EVALUASI PELAKSANAAN PROBITY AUDIT DALAM MENCEGAH DAN MENDETEKSI KECURANGAN PENGADAAN BARANG/JASA (Kasus di Inspektorat Kabupaten Rembang)

RIANA MAHFUROH, Suyanto, S.E., M.B.A., Ak., Ph.D.

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

INTISARI Pengadaan barang/jasa yang seringkali digunakan sebagai ukuran keberhasilan kinerja pemerintah masih menjadi sarana untuk melakukan korupsi. Publikasi yang diterbitkan KPK (2007) menunjukkan kasus korupsi pengadaan barang/jasa 70% dari kasus korupsi yang ada, demikian hingga tahun 2013 ICW menerbitkan hasil penelitiannya yang masih menemukan kasus korupsi pengadaan barang/jasa 40,7% dari semua kasus korupsi yang ada. Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk mengurangi kasus kecurangan pengadaan barang/jasa, salah satunya mencontoh penerapan probity audit yang telah dipraktikkan di Australia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan probity audit di Indonesia dan mengetahui apakah probity audit telah mampu mencegah dan mendeteksi kecurangan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Rembang. Inspektorat Kabupaten Rembang dipilih karena telah melaksanakan probity audit tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang. Informan dalam penelitian ini merupakan pejabat maupun pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan probity audit, seperti auditor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Unit Layanan Pengadaan (Pejabat ULP), dan Anggota Kelompok Kerja. Hasil analisis data menemukan bahwa pelaksanaan probity audit oleh Inspektorat Kabupaten Rembang belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya jumlah personel, waktu pelaksanaan, kurangnya kompetensi auditor, dan anggaran yang terbatas. Probity audit ini juga belum dapat mencegah dan mendeteksi kecurangan pengadaan barang/jasa disebabkan oleh terlambatnya penunjukan dan keterlibatan auditor dalam proses pengadaan barang/jasa, kurangnya mempertimbangkan aspek kualitas dan kuantitas hasil pengadaan barang/jasa, dan lebih mengedepankan pemeriksaan pada aspek administratif. Kata kunci: pengadaan barang/jasa, pemerintah, probity audit, kualitatif, kecurangan.

ABSTRACT Procurement of goods/services that are often used as a measure of the success of the government’s performance is still a means to engage in corruption. Publication issued by the Corruption Eradication Commission (2007) showed that corruption cases in procurement of goods/services were 70% of the corruption cases that existed. In 2013 the Indonesian Corruption Watch published its research results which showed cases of corruption in procurement of goods/services were 40.7% of all cases of corruption that existed. The government has made efforts to reduce fraud cases in procurement of goods/services, one of them was by imitating the implementation of probity audit which has been practiced in Australia. This study aimed to understand in depth the process of probity audit’s implementation in Indonesia and to determine whether the probity audit has been able to prevent and detect fraud in procurement of goods/services. This study employed qualitative case study conducted in the Rembang Regency’s Inspectorate. The Rembang Regency’s Inspectorate was selected for having exercised probity audit in 2013 at the Department of Public Works and Dr. R. Soetrasno Regional General Hospital. The informants in this study were officials and employees who were directly involved in the implementation of probity audit, such as auditors, Committing Officer, Procurement Services Unit Officer, and Members of the Task Force. The results of data analysis showed that the implementation of probity audit by the Rembang Regency’s Inspectorate was not optimal. This was due to the limited number of personnel, limited implementation time, auditors’ lack of competence, and limited budget. The probity audit was not able to prevent and detect fraud in procurement of goods/services due to several reasons, namely: auditors’ late appointment and late involvement in the procurement of goods/services, the lack of consideration for the aspects of quality and quantity of goods/services’ procurement, and audit’s priority was on the administrative aspects. Keywords: procurement of goods/services, government, probity audit, qualitative, fraud.

Kata Kunci : engadaan barang/jasa, pemerintah, probity audit, kualitatif, kecurangan