Hubungan substantif antara Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP di Provinsi Naggroe Aceh darussalam

SOERYADI, Prof.Ir. A. Djunaedi, MUP.,Phd

2002 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Penelitian ini mencermati tentang hubungan substantif antara Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP yang mem.berikan gambaran tentang keterkaitan antara konsep perencanaan pembangunan (development planning), konsep perencanaan strategic (strategic planning) dan konsep perencanaan spasial (spatial planning), dalam konteks penerapan otonomi daerah yang khas (otonomi khusus) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Metode yang digunakan adalah analisis isi terhadap dokumen-dokumen tersebut dan wawancara mendalarn dengan narasumber kunci yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Penelitian ini antara lain bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan hubungan substantif antara. Poldas, Propeda, Renstrada. dan RTRWP; (2) merumuskan hal-hal spesifik yang dapat ditarik sebagai pelajaran dart implikasi hubungan substantif antar dokumen perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan substantif antara dokumen Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP. Hubungan substantif tersebut terindentifikasi melalui substansi tema-tema dan topik-topik yang sama pada setiap dokumen. Hubungan substantif disebabkan karena: (1) keterkaitan antar aktor penyusun dokumen perencanaan, (2) kedudukan dokumen-dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan-daerah, (3) keterkaitan kronologis waktu proses penyusunan dokumen perencanaan. Topik-topik yang sama di dalam dokumen Poldas, Propeda, Renstrada dan RTRWP di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, adalah: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (2) peningkatan pertumbuhan ekonomi dan prasarana dasar, (3) peningkatan pemahaman agama dan Syari'at Islam, (4) pembinaan budaya daerah dan adat istiadat, (5) penegakan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), (6) pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, (7) peningkatan pendidikan politik, komunikasi dan media massa, dan (8) peningkatan jaminan kesejahteraan sosial. Secara kronologis, waktu yang dibutuhkan untuk menyusun suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang "baik" relatif lebih lama, yang disebabkan oleh proses penyerapan aspirasi dan lingkungan yang berkembang membutuhkan pembahasan dan proses yang berulang (iterasi) untuk mencapai titik temu yang optimal. Proses penyusunan dokumen perencanaan di daerah secara normatif hanya dapat dilaksanakan dalam kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep spatial planning masih sulit diintegrasikan ke dalam konsep development planning dan strategic planning, yang disebabkan belum optimalnya pemahaman aktor-aktor yana terlibat tentang pentingnya penataan ruang dijadikan suatu pertimbangan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Adapun konsep development planning tidak mempunyai karakteristik yang mampu mengakomodasi perubahan secara flexible, dan di dalam prakteknya konsep development planning diperkuat dengan ikut mengambil ide dari konsep strategic planning, sehingga muncul suatu konsep perencanaan yang bersifat campuran (mixed planning), yang memperkuat antara masing-masing unsur penyusunnya. Model perencanaan yang menggambarkan hubungan antara perencanaan strategis dan tata ruang wilayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu: "Perencanaan induk pembangunan daerah (Poldas) yang mempertimbangkan keberadaan perencanaan tata ruang wilayah menjadi pedoman bagi perencanaan strategis dan perencanaan strategis sendiri ikut memberi masukan kepada Poldas dengan tetap mempertimbangkan keberadaan perencanaan tata ruang wilayah". Dalam konteks Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hasil penetitian mengungkapkan bahwa Syari'at Islam dan Otonomi Khusus tidak mempengaruhi "proses" penyusunan dokumen perencanaan daerah, melainkan hanya mempengaruhi "substansi" dokumen yang dihasilkan. Lain halnya dengan situasi kondisi keamanan yang tidak kondusif, hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor tersebut sangat mempengaruhi "proses" penyusunan dokumen perencanaan diantaranya: menyebabkan minimnya keterlibatan stakeholder atau pihak lain di luar instansi pemerintah daerah, serta menyebabkan sangat dominannya peran Gubernur dan Bappeda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

This research reveals the substantive relationships between documents of Poldas, Propeda, Renstrada and RTRWP. More specially, it explores the relationships between the concept of development planning, strategic planning and spatial planning. The method used in this research was content analysis approach on those documents and indepth interviews with several key resource persons in the implementation of decentralization with special autonomy of the Na.nggroe Aceh Darussalam Province. The goals of the research were: (1) to describe the substantive relationship between Poldas, Propeda, Renstrada and RTRWP; (2) to formulate some specific aspects of the implication of substantive relationship between planning document as a "lesson learned." Results of the research indicate that there are substantive relationships between Poldas; Propeda, Renstrada and RTRWP. The substantive relationships were identified by the same substances i.e: themes and topics embedded in each of the plans, which are caused by: (1) the relationship or the integrationiconsolidation between planners/planning actors; (2) level and system of the four documents in the development planning system of Nanggroe Aceh Darussalam Province; and (3) chronological sequence and amount of time allotted in the preparation of the planning documents. Topics considered as identical in the content of documents of Poldas, Propeda, Renstrada and RTRWP in Nanggroe Aceh Darussalam Province are: (1) improvement of human resource quality, (2) increase of economic growth and basic infrastructure, (3) increase of religion comprehension and Islamic. Laws, (4) founding of local culture and tradition, (5) uphold of laws and human rights, (6) conservation of biological environment, (7) increase of political education, communication and mass media, and (8) increase of supports for social prosperity. In connection with the chronological relationship in the preparation process for all development planning documents, the results of the research indicate that to prepare a good development planning document requires relatively longer period, because the planning process` need to absorb various aspirations and iteration processes to be undertaken, to. reach out optimal result. The preparation process of document of the local develoPment planning by normative method, can only be achieved with conducive social, political and security conditions. The results of the research, also indicate that the spatial planning concept is too complicated to be integrated in the development planning concept, because the actors involved, who do not have optimal comprehension about the spatial planning, were used as a very important consideration in the preparation process of the documents of local development planning. Meanwhile, the development planning concept does not have good characteristics to accommodate flexible alterations. In practice, the development planning concepts need to be strengthened by feed-backs from the strategic planning concept, thus resulting a mixed planning concept, which are mutually supporting one to each other. A planning model to describe the relationships between the strategic planning and the spatial planning in the Nanggroe Aceh Darussalam Province is "a master plan for the local development planning (Poldas) that considers spatial-regional planning to be used as guidelines for strategic planning. In addition, the strategic planning provides feed-backs to the local development, by still considering the spatial regional planning." In the context of Nanggroe Aceh Darussalam Province, the results of the research indicate that Islamic Laws and special local autonomy did not influence "the process" of preparing the local planning documents, but influenced "the substance" of the planning documents. However, local situations that are not conducive to the processes, has been a factor, which is very influential to "the process" of preparing the planning documents. Among others are shown by the low participation of the stakeholders or non-local government institutions. This also indicates a very dominant role Of the Governor and Bappeda in the Nanggroe Aceh Darussalam Province.

Kata Kunci : Tata Ruang WIlayah,Perencanaan,Poldas dan Propeda