Peran serta masyarakat dalam proyek air bersih :: Studi kasus di desa ruko Kecamatan Tobelo Kabupaten Maluku Utara

LONDINGKENE, Elias Jan, Ir. Kawik Sugiana, MEng.,PhD

2002 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Peran serta masyarakat yang menjadi obyek penelitian, merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam pembangunan proyek air bersih untuk masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah. Secara implisit maksud dari kebijakan tersebut agar masyarakat merasa memiliki serta ikut bertangggung jawab dalam memelihara hasil proyek yang dibangun bersama pemerintah. Namun demikian penerapan konsep tersebut tidak semudah yang direncanakan. Interpretasi masyarakat berbeda-beda dalam mewujudkannya. Hal ini mencerminkan belum adanya kesepahaman konsep peran serta antara pihak perencana dengan masyarakat sebagai partisipan. Penelitian ini mengangkat fenomena peran serta masyarakat dalam proyek air bersih di desa Ruko Kecamatan Tobelo, dengan fokus meliputi ; bentuk peran serta masyarakat dan proporsinya, tingkat peran serta, dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi peran serta tersebut. Cara penelitian bersifat eksplanatory dilakukan dengan pendekatan rasionalistik kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Responden penelitian ditentukan dengan teknik purpossive sampling, yakni unsur masyarakat desa Ruko sebagai pelaksana peran serta tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk peran serta masyarakat adalah ; uang, material lokal, tenaga dan lahan, dengan proporsi yang berbeda-beda. Peran serta dalam bentuk material lokal dan tenaga dalam pelaksanaanya mencapai target. Peran serta dalam bentuk uang tidak mencapai target sedangkan peran serta dalam bentuk lahan bermasalah karena diambil alih pengelolaannya oleh pemilik lahan. Namun dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Ruko sebagai masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung memilih berperan serta dalam bentuk tenaga ketimbang uang. Tingkat peran serta masyarakat terjadi hanya pada tahap pelaksanaan (eksekusi) dan merestui hasil keputusan pemerintah (legitimasi). Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efektifnya peran serta masyarakat adalah tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat yang rendah, besarnya peranan pemerintah dalam penombilan keputusan adalah faktor yang menurunkan/menghambat peran serta masyarakat, sedangkan faktor yang paling meningkatkan/mendorong peran serta masyarakat adalah pengaruh kondisi fisik akibat letak sumber air yang jauh dari pemukiman penduduk serta suasana gotong royong masyarakat yang ada dan masih tetap terpelihara. Dari hasil penelitian disarankan agar pemerintah hendaknya tidak lagi menggunakan peran serta masyarakat sebagai style of goverment melainkan style of development. Diperlukan adanya kesepahaman konsep peran serta antara pemerintah dan masyarakat serta adanya keterlibatan peran serta masyarakat secara utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan termasuk masyarakat diberikan ruang untuk melakukan kontrol. Dengan demikian, kedududukan masyarakat dengan pemerintah merupakan mitra yang saling melengkapi bukan sebaliknya sebagai pihak yang dimobilisasi yang hanya melegitimasi serta melaksanakan hasil keputusan pemerintah.

Community participation, which had become the focus of the research, manifested itself in the form of government policy for the implementation and development of a clean water supply project directed towards low-income communities in rural areas. Community participation, aimed to provide the community with a sense of ownership and responsibility, ultimately lead to increased and improved citizens' participation in maintaining present infrastructure / facilities. However, the implementation of such concepts may fall short of its planning objectives, showing the absence of a uniformed concept of community participation between planners and the community who acted as participants. The research functioned to assess community participation and its impacts on the clean water supply project within the village of Ruko in the District of Tobelo. The research focused on: (1) The different forms of community participation along with their respective scales and proportions, (2) The different level of community participation, and (3) The dominant factors influencing the participation level. The research employed the rationalistic-qualitative approach, emphasizing the explanatory mode of analysis. Primary data were obtained through interviews and field observations. Respondents, made up of participating citizens from the village of Ruko, were determined through purposive sampling. The research showed community / citizens to have contributed money, local building materials, time, energy and land to the project, each in differing proportions and scale. Participation in the form of time, energy and building materials reached its initial targeted level. However, community participation in the form of financial measures fell below its initial targeted level, whereas land availability presented a problem of its Own since landowners confiscated their plots of land. It can be inferred that the low-income communities of Ruko preferred to contribute time and effort to financial measures. Community participation was limited to the implementation / execution of projects and the legitimization of results of government decisions. Factors influencing the effectiveness of community participation include the community members' level of education and income. The low level of education and income, as well as the extended role of the government as decision maker functioned to hinder / decrease community participation. Leading factors functioning to promote / increase community participation include the distant location of water sources from settlement areas and the presence of a strong sense of cooperation / solidarity (gotong royong) among community members. Research results advised government body to withdraw community participation from its style of governance and incorporate it into the state's style of development. Community participation requires a uniform concept of roles among planners and the civil society, as well as extensive and intensive citizens' participation starting from the planning and implementation stage to that of the management and maintenance stage, including providing opportunities for citizens to monitor and control development projects. Through its symbiotic relationship with government institutions, the community should function as the government's partner rather than merely a mobilized body legitimizing and executing tasks set forth by government institutions.

Kata Kunci : Proyek Air Bersih,Peran Masyarakat, Clean water supply project,