ANALISIS PRINSIP SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

M HABIBI M MARWA, Muhaimin, S.H., M.Kn.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengelolaan Dapenmuh Yogyakarta serta mengetahui apakah pengelolaan Dapenmuh sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN- MUI/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu metode penelitian yang menggabungkan penelitian normatif dengan penelitian empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer melalui penelitian lapangan dengan wawancara dengan responden dan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan disiplin ilmu syariah dan disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengelolaan Dapenmuh Yogyakarta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun serta SK PP Muhammadiyah selaku pendiri Dana Pensiun Muhammadiyah Nomor: 163/Kep/I.0/A/2007 tentang Kebijakan Tata Kelola Dana Pensiun Dalam Pengelolaan Dana Pensiun Muhammadiyah yaitu penerapan prinsip, sistem dan kebijakan/ pedoman dasar tata kelola dana pensiun yang baik atau good pension fund governance. Prinsip pengeloalan meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Sistem dasar pengelolaannya terdiri dari sistem regulasi dan kebijakan peraturan, sistem perencanaan, sistem kewenangan dan tanggungjawab, sistem kontrol dan pengawasan, sistem pencatatan dan laporan serta 16 (enam belas) kebijakan/pedoman dasar yang dijalankan secara sistematis dan berkesinambungan yang menjadi pedoman pada masing-masing kegiatan Dapenmuh. Kedua, pengelolaan Dapenmuh Yogyakarta terutama perihal penggunan akad dan pengelolaan kekayaannya belum sepenuh sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan ketentuan iuran dan pembayaran manfaat pensiunnya sudah sesuai sebagaimana Fatwa DSN. Meskipun Dapenmuh bukan dana pensiun syariah, di luar struktur organisasi Dapenmuh terdapat perangkat yang mengawasi terhadap aspek prinsip syariah yaitu Majelis Tarjih dan Tadjid PP Muhammadiyah selain juga dewan pengawas Dapenmuh. Kata kunci : Dana Pensiun, Dana Pensiun Syariah, Pengelolaan Dana Pensiun Muhammadiyah, Prinsip Syariah.

The purpose of this research is to ascertain management of Yogyakarta Dapenmuh and determine whether Dapenmuh management in accordance to Fatwa of DSN MUI Number: 88/DSN- MUI/XI/2013 concerning general guidelines for the implementation of pension programs by sharia principles. This research is a normative-emphirical law research, that combined of normative law research and empirical law research. Types of data used are primary data that obtained through field research by conduct interviews with respondents and informants, while secondary data obtained from the research literature in the form of primary law materials, secondary law, and tertiary law materials. Sampling technique in empirical research is purposive sampling that consist of the founder, the supervisory board and Dapenmuh administrators. The data were analyzed qualitatively with sharia disciplines approaches and presented as descriptive-analytic. The results indicated that, first, management of Dapenmuh Yogyakarta refers to the Regulation of Financial Services Authority Number. 16/POJK.05/2016 concerning Guidelines for the Management of Pension Funds as well as SK PP Muhammadiyah as the founder of pension funds Number: 163/Kep/I.0/A/2007 concening The Pension Fund Management Policies In The Management Of Muhammadiyah Pension Funds namely the application of the principle, system and basic policy of Dapenmuh. Management principles include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. The basic management system consists of regulation system and rule policies, planning system, system of authority and responsibility, control systems and monitoring, recording and reporting systems as well as 16 (sixteen) basic policy in the management of pension funds using the standards pension fund management or good pension fund governance. Second, management of Dapenmuh Yogyakarta especially about the use of contract and wealth management not entirely in accordance with sharia principles, whereas the provisions of contributions and payment of pension benefits was appropriate with Fatwa of DSN MUI. Even though, Dapenmuh was not sharia pension funds, even if outside of Dapemuh structural organizations contained devices that supervise to sharia principles, they are Majelis Tarjih and Tajdid PP Muhammadiyah, besides the Dapenmuh Supervisory Council. Keywords: Pension Funds, Sharia Pension Funds, Muhammadiyah Pension Fund Management, Sharia Principles.

Kata Kunci : Kata kunci : Dana Pensiun, Dana Pensiun Syariah, Pengelolaan Dana Pensiun Muhammadiyah, Prinsip Syariah.