TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN TYING AGREEMENT DALAM SEKTOR PELABUHAN (STUDI KASUS PENGGUNAAN GANTRY LUFFING CRANE UNTUK KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

ADNAN DARMANSYAH, VERI ANTONI, S.H., M.HUM

2016 | Tesis | S2 Hukum

Menganalisis dan mengkaji lebih mendalam pembuktian yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai dugaan telah terjadinya praktik monopoli dan Tying Agreement dalam kewajiban penggunaan Gantry Luffing Crane untuk kegiatan bongkar muat di pelabuhan tanjung priok dalam hal ini mengambil Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 12/KPPU-I/2014 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1/Pdt/KPPU/2015/PN Jkt. Utr. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif empiris. Bahan penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data sekunder dengan metode dokumentasi sedangkan cara pengumpulan data primer dengan cara wawancara. Alat pengumpulan data sekunder dengan studi dokumen dan alat pengumpulan data primer dengan pedoman wawancara. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan data yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis. Cara berfikir yang digunakan adalah cara berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Surat Pemberitahuan kewajiban penggunaan Gantry Luffing Crane dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian dalam tying agreement hal ini karena perjanjian dalam hukum antimonopoli harus dibedakan dengan hukum perdata. Perjanjian dalam tying agreement didasarkan atas ikatan (concered action), penilaian atas tying agreement dalam kasus tersebut adalah tersingkirnya pesaing setelah pemberlakuan surat pemberitahuan Gantry Luffing Crane. Adapun mengenai pengecualian tying agreement dalam Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2011, parameter dalam memperbandingkan antara dampak positif dan dampak negatif yang muncul tidaklah sederhana. Sementara itu, Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dirumuskan melalui pendekatan Per Se Illegal dalam artian pembenaran substantif dalam Per Se Illegal harus didasarkan pada fakta atau asumsi bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen.

Analyze and review more in depth proof done Supervisory Commission Business Competition (KPPU) as has been alleged occurrence of monopoly and Tying Agreement obligations in the use of Gantry Crane's Luffing for loading and unloading activities at the port of tanjung priok in this case took the verdict of the case study No. 12/KPPU-I/2014 and the Religion North Jakarta District Court Determination Assignment No. 1/Pdt/KPPU/2015/PN Jkt. Utr. The study was descriptive in nature with this type of normative research. Research material derived from the legal materials of primary, secondary and tertiary. Secondary data collection by way of the method of documentation while the primary data collection way by means of interviews. Secondary data collection tools with the study of documents and tools primary data collection with guidelines for the interview. Research results are then analyzed qualitatively and the resulting data in the form of a descriptive analytical data. Way of thinking is a way of deductive thinking. Based on the results of research that the notice of liability the use of Gantry Luffing Crane can as a treaty in tying agreement it is because of antitrust law in the Treaty should be distinguished from civil law. Agreement in tying the agreement based on the bond (concered action), tying the top rating agreement in such cases is the subsequent displacement of many competitors after the enactment of the Gantry Luffing Crane notice. As for tying the exemption concerning the agreement in rule KPPU No. 5 in 2011, the parameters in the comparing between the impact of positive and negative effects appearing is not simple. Meanwhile, article 15 paragraph (2) of ACT No. 5 of 1999 is formulated through an approach Per Se Illegal in terms of the substantive justification within the Per Se Illegal should be based on fact or assumption that such behaviour is prohibited because it may cause harm to other competitors or consumers.

Kata Kunci : Perjanjian Tertutup, Tying Agreement, Antimonopoli