Desain Rasio Lacar Optimal Pemerintah Daerah (Sudi pada Pemerintah Kota Pekalongan)

RINI DWIYANTI, Irwan Taufiq Ritonga, SE., M. Bus., Ph. D., CA

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Rasio lancar merupakan salah satu pengukuran solvabilitas jangka pendek yang digunakan untuk mengukur kondisi keuangan yang mengacu pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Jika rasio lancar lebih tinggi dari aturan praktis (the rule of thumb) pada sektor industri yakni 2:1, dapat mencerminkan keunggulan likuiditas lancarnya. Namun bisa mengindikasikan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan adanya penurunan tingkat pengembalian. Hal ini sesuai dengan penelitian Ritonga et. al. (2012) yang menyatakan bahwa solvabilitas jangka pendek di Indonesia tergolong kuat namun memiliki aktiva lancar berlebihan yang ditandai salah satunya dengan nilai rasio lancar sebesar 38,55 kali kewajiban lancarnya. Nilai tersebut tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kota di Australia, Amerika, maupun di Irlandia yang memiliki rasio lancar mendekati aturan praktis (the rule of thumb) rasio lancar sektor industri tersebut. Pemerintah Kota Pekalongan merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang memilik rasio lancar tinggi yakni sebesar 15,22; 20,94; 18,76 kali kewajiban lancarnya. Tingginya rasio lancar tersebut disebabkan oleh tingginya jumlah aktiva lancar yang didominasi oleh kas dan setara kas. Oleh karena itu, penelitian ini merancang rasio lancar optimal pada Pemerintah Kota Pekalongan dengan cara memodifikasi aset lancar pada komponen kas dan setara kas menggunakan saldo kas optimal model Miller-Orr dan memodifikasi utang lancar yang berupa penambahan biaya belanja listrik, belanja air, dan belanja telpon ke dalam hutang belanja agar sesuai dengan basis akrual. Hasil desain rasio lancar optimal pada Pemerintah Kota Pekalongan dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2013, 2014, dan 2015 diperoleh nilai sebesar 5,31; 7,07; 6,03 kali kewajiban lancarnya. Perbedaan rasio lancar tersebut memperlihatkan bahwa terdapat aset lancar berupa kas menganggur (idle cash) pada Pemerintah Kota Pekalongan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum dikelola secara efektif dan efisien untuk memenuhi kewajibannya dalam melayani masyarakat.

Current ratio is one of the short-term solvency measurements used to measure financial condition referring to the government's ability to meet its short-term financial obligations. If the current ratio is higher than the rule of thumb in the industrial sector namely 2: 1, it may reflect the advantages of current liquidity. However, it may indicate the inefficient use of resources and decrease of returns. This is consistent with research by Ritonga et. al. (2012) which states that the short-term solvency in Indonesia is relatively strong but has excessive current assets characterized by one of which the value of current ratio is 38.55 times of current liability. This value is relatively high when compared to some cities in Australia, America, and Ireland that have current ratio approaching the rule of thumb of the industrial sector. Pekalongan City Government is one of local governments in Indonesia which has a high current ratio equal to 15.22; 20.94; 18.76 times of current liability. The high current ratio is caused by the high amount of current asset dominated by cash and cash equivalent. Therefore, this study designs optimal current ratio on Pekalongan City Government by modifying the current assets on the components of cash and cash equivalent using optimal cash balance models of Miller-Orr and modifying current liability in the form of additional costs in electricity, water, and telephone into debt spending to match the accrual basis. From the results of optimal current ratio design in Pekalongan City Government using data from the financial statements in 2013, 2014 and 2015 obtain a value of 5.31; 7.07; 6.03 times of current liability. The difference of current ratio shows that there is a current asset in the form idle cash in Pekalongan City Government that has not been used optimally and has not been managed effectively and efficiently to fulfill its obligations to serve the public.

Kata Kunci : Rasio lancar, the rule of thumb, aset lancar, saldo kas optimal, kewajiban lancar