PERAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

GUSLINA DAMAYANTI, Dr. Supriyadi, S.H, M.Hum

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam partisipasinya mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta mengetahui dan menganalisis hambatan apa yang dihadapi oleh notaris dan PPAT dalam partisipasinya mencegah TPPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap responden dari notaris dan PPAT yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan penyajian data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh notaris dan PPAT dalam partisipasinya mencegah TPPU antara lain memberikan legal advice (penyuluhan hukum) dan penjelasan-penjelasan yang bersifat edukatif kepada pengguna jasa tentang TPPU, menerapkan ketentuan tentang prinsip mengenali pengguna jasa (know your customer) dengan baik, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dana yang digunakan pengguna jasa untuk bertransaksi di hadapan notaris/PPAT bukan hasil dari tindak pidana atau kejahatan, melaporkan jika terjadi transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hambatan yang dihadapi oleh notaris dan PPAT dalam partisipasinya mencegah tindak pidana pencucian uang antara lain notaris/PPAT tidak mempunyai wewenang menanyakan sumber dana pengguna jasa, pembuatan surat pernyataan yang menyatakan bahwa dana yang digunakan pengguna jasa untuk bertransaksi di hadapan notaris / PPAT bukan hasil dari tindak pidana atau kejahatan tidak dapat dipaksakan, belum tersosialisasinya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 di antara para notaris dan PPAT dan belum adanya peraturan Kepala PPATK yang mengatur tentang petunjuk teknis tata cara penyampaian laporan transaksi mencurigakan kepada PPATK.

The study aims to identify and analyze the effort made by Notary and Land Deed Official in participation to prevent money laundering and to know and analyze the barriers faced by Notary and Land Deed Official in participation to prevent money laundering. The type of research used in this thesis is to use the normative empirical research. The normative empirical research is the research that combines normative juridical and empirical juridical research. Data used in this research consist of primary and secondary data. Secondary data are collected by study of literatures, while primary data are collected by interview. The informant of the interview are Notary and Land Deed Official associated with this thesis writing. All data were analyzed qualitatively and presentation of descriptive data. The research results revealed that the efforts made by Notary and Land Deed Official in participation to prevent money laundering, among others give legal advice and explanations that are instructive to users about The Criminal action of Money Laundering, apply the provisions of the Principle of Know the User (know your customer) well, make a statement letter that the funds used to transact by users before a Notary / Land Deed Official are not the result of any criminal act, reported a case of suspicious financial transactions to Financial Transaction Report and Analysis Center. The barriers faced by the Notary and Land Deed Official in participation to prevent the criminal action of money laundering, among others Notary / Land Deed Official does not have the authority to ask the source of funds service users, the making of statement letter that stated about the funds used to transact by users before a Notary / Land Deed Official not the result of the criminal act can not be forced, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2015 has not been socialized among Notary / Land Deed Official, Head of Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center on Procedures for the Submissions of Suspicious Financial Transaction Reports by notary/Land Deed Official has not been issued

Kata Kunci : Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang