PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH KASULTANAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

VITRI RIMAWATI HP, RAFAEL EDY BOSKO, S.H., MIL

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pemberian hak guna bangunan di atas tanah Kasultanan kepada pihak ketiga khususnya Badan Hukum, baik mekanisme pembuatan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Kasultanan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, maupun pelaksanaan pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. setelah berlakunya UU No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan membuat deskripsi mengenai situasi di lapangan, dan mengakumulasi data yang didapat dari dokumen. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama disamping data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dikaji dan dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang mekanisme Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Tanah Kasultanan, setelah berlakunya UU No. 13 Tahun 2012. Penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif yang berawal dari proposisi-proposisi yang bersifat khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asas umum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa pelaksanaan pendaftaran pemberian hak guna bangunan di atas tanah Kasultanan, setelah diundangkannya UU No. 13 Tahun 2012, pada prinsipnya sama dengan pendaftaran pemberian hak guna bangunan di atas hak milik pada umumnya. Mekanisme pendaftaran mengacu pada ketentuan pendaftaran tanah secara nasional, yaitu PP No. 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 199, dan PP No. 40 Tahun 1996.

This research aims to examine the mechanism of granting the right to build on the Sultanate Land to third parties, particularly to Legal Entities, after the enactment of Law No. 13 of 2012 on the Privillege of Yogyakarta Special Region. The main focus of this research emphasizes the procedure through which the Deed of Granting the Right to Build is made before the Land Deed Officials, and the registration of such right to the Land Registry Office of Yogyakarta City. The approach of this research is legal-empirical as well as descriptive. Primary data are obtained from in-depth interviews with selected informants whereas secondary data are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. These data are analyzed qualitatively to show a clear understanding about the procedure of granting the Right to Build on the Sultanate Land and its registration. Inductive reasoning is then used to draw a conclusion. In principal, the study’s result indicates that after the enactment of the Law on the Privilege of Yogyakarta Special Region, the registration of the Right to Build on the Sultanate Land has a similar procedure to the Right to Build on The Ividual Ownership Right. The registry procedure refers to the provisions of the national land registration that are the Government Regulation No. 24 of 1997 on the Land Registration; and the Minister of Agrarian Affairs/the Head of National Land Agency Regulation No. 3 of 1997 on the Stipulation for the Implementation of the Government Regulation No. 24 of 1997 on the Land Registration and also the Government Regulation No. 40 of 1996 on the Right of Cultivation, the Right to Build, and the Right of Use.

Kata Kunci : Pemberian Hak Guna Bangunan, Tanah Kasultanan, Keistimewaan, Issuance of Right to Build, Sultanate Land, Privilege