Analisis Kepastian Hukum Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Memeriksa Dokumen Rahasia Wajib Pajak Sebagai Bagian Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

ELIA JESIKA MENING, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2016 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek kepastian hukum kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara terkait pemeriksaan dokumen rahasia wajib pajak; mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi BPK dalam melakukan pemeriksaan perpajakan terkait dokumen rahasia wajib pajak; serta mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BPK dalam menghadapi kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif pada rumusan masalah pertama dan penelitian hukum empiris pada rumusan masalah kedua dan ketiga. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumenter dan teknik komunikasi langsung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan; Pertama, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait pemeriksaan perpajakan dokumen rahasia perpajakan wajib pajak memiliki kepastian hukum, akan tetapi dalam praktek mengalami hambatan. Kedua, kendala yang dihadapi BPK dalam melakukan pemeriksaan perpajakan terkait dokumen rahasia wajib pajak adalah waktu yang lama dalam proses permohonan izin Menteri Keuangan dan data perpajakan wajib pajak yang diberikan bersifat rigid. Ketiga, upaya yang dilakukan BPK dalam menghadapi kendala tersebut adalah membuat Memorandium of Understanding (MoU) atau protokoler antara BPK dan Menteri Keuangan – DJP, mengajukan permohonan izin sebelum pekerjaan lapangan BPK dilaksanakan, dan menentukan dengan jelas dan cermat data perpajakan wajib pajak yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.

This research aims to find out and analyze the aspect of legal certainty to the authority of Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) in performing the tasks of checking the management and responsibility of state financial related to examination of confidential taxpayers documents; find out and analyze the obstacles faced by BPK in conducting examination of the taxpayers related to the confidential taxpayer documents; as well as knowing and analyzing the efforts made by BPK dealing with those obstacles. The type of the research is normative legal research on the first problem and empirical legal research on the second and third problem. The type of data in this study uses secondary data and primary data. The techniques of collecting data are the techniques of documentary studies and techniques of direct communication. For data analysis, this study uses qualitative analysis. Based on the results of research studies; First, the authority of Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) in performing the task of examining the management and responsibilities of state financial related to examination of confidential taxpayers documents has legal certainty, but in practice, it experiences many obstacles. Second, the obstacles faced by BPK in conducting examination of confidential taxpayer documents are that it takes long time in the process of application for the permission of the Minister of finance and taxpayer taxation data provided is rigid. Third, the efforts made by BPK in dealing with those obstacles are to create a Memorandum of Understanding (MoU) or precedence between BPK and the Ministry of finance, applying for permission before the work is carried out, and specifying the taxpayer taxation data required in the examination clearly and carefully.

Kata Kunci : BPK, Pemeriksaan, Pengelolaan, Tanggungjawab, Keuangan Negara, Rahasia Wajib Pajak