PERSEPSI STAKEHOLDER EKSTERNAL TERKAIT PENGGUNAAN SURPLUS ANGGARAN DALAM IMPLEMENTASI PPK-BLUD RSUD dr.SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

NGADIYONO, Prof.dr.Laksono Trisnantoro,MSc,PhD; Niluh Putu Eka Andayani,SKM,MKes

2016 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri sejak 5 tahun berubah status menjadi Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), namun dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan terutama dari Lingkungan eksternal dalam hal ini Persepsi yang berbeda dari stekholder eksternal yang berasal dari Dinas/Badan/Bagian dari Pemerintah Daerah, terutama dalam Penggunaan Surplus Anggaran implementasi PPK-BLUD di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No.61/2007. Tujuan : Mengidentifikasi dan mengeksplorasi terjadinya perbedaan persepsi pada stakeholder eksternal yang berasal dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Wonogiri terhadap penggunaan Surplus Anggaran pada pelaksanaan PPK-BLUD di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Metode : Rancangan Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian Kualitatif yang bersifat eksploratif untuk mengeksplorasi stakeholder eksternal yang menghambat penggunaan Surplus Anggaran pada pelaksanaan PPK-BLUD di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.. Hasil: Selama pelaksanaan BLUD ditahun anggaran 2011-2014 terjadi akumulasi surplus lebih dari 17 Milyar, hal ini diakibatkan terjadinya perbedaan persepsi diantara stakeholder eksternal terkait penggunaan surplus. Ada 3 (tiga) kelompok responden yang memiliki persepsi berbeda dalam penggunaannya, yaitu; Kelompok yang setuju penggunaan surpus untuk luar RSUD sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kelompok yang setuju digunakan diluar RSUD tetapi dengan syarat dan kelompok yang menyerahkan penggunaanya kepada Kepala Daerah. Namun semua stakeholder sepakat dipergunakannya pola BLUD di RSUD. Terdapat 3 (tiga) hambatan utama selama pelaksanaan BLUD, yaitu karena faktor Budaya dan Perilaku, faktor Sumber Daya Manusia dan faktor Regulasi, dampak dari hambatan karena faktor regulasi ini yang menyebabkan keleluasaan penggunaan anggaran menjadi terbatas.

Background: dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri General Hospital since 5 years ago changed its status to a Financial Management Systeme - Local Public Service Agencies (PPK-BLUD), but in practice there are still many obstacles, especially from the external environment in this case the different perception from the external stekholder like Department / Agency / Division of Local Government, especially in the implementation of the Budget surplus Uses of PPK-BLUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri General Hospital, as mandated in Regulation of Indonesian Minister of Home Affairs No. 61/2007. Objective : This study aims to identify and explore the different perception of external stakeholders from the Wonogiri Local Government Unit (SKPD) in Budget Surplus uses on the implementation of the PPK-BLUD of dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri General Hospital. Method : The study design uses an explorative-qualitative study approach to explore external stakeholders who hinder the use of Budget Surplus on the implementation of PPK-BLUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri General Hospital. Result: During the implementation of the BLUD in 2011-2014, there was an accumulation of budget surplus more than 17 billion, this is due to the differences in perception among external stakeholders related to the use of this surplus. There are three (3) groups of respondents who have a different perception in this budget uses, namely; The group agreed to use the surplus as a local revenue (PAD); a group that agreed the budget surplus to be used not for this hospitals but with the term and condition and the group those who agreed that the budget surplus used by Regional Head . However, all stakeholders agreed that BLUD system was used in hospitals. There are three (3) main obstacles for the implementation of BLUD: Culture and Behavior factors, Human Resources factors and Regulatory factors, the impact of these regulatory factors led to the limitation of budget use flexibility.

Kata Kunci : Persepsi, stakeholder eksternal, Implementasi Badan Layanan Umum Daerah.