EVALUASI IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DAN ASET TETAP STUDI PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

SITI LAILATUL H, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Pedoman dalam pelaksanaan penatausahaan aset mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). Dalam implementasinya, penatausahaan BMN harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Kanwil Kemenag Banten, penatausahaan BMN tidak berjalan mulus, ada permasalahan yang dihadapi terutama yang terkait dengan barang persediaan dan aset tetap sebagaimana yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Untuk mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, efektif, dan optimal perlu didukung dengan kegiatan penatausahaan aset yang tertib. Riset ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian implementasi penatausahaan persediaan dan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten berdasarkan PMK No. 120/PMK.06/2007. Data yang digunakan dalam riset ini ialah data primer dan sekunder dari empat satker pada Kanwil Kemenag Banten yaitu dengan kode 01, 03, 04, dan 09. Data tersebut berupa dokumentasi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang terkait dengan persediaan dan aset tetap dan data hasil wawancara dari partisipan yang memiliki tugas pokok terkait dengan penatausahaan persediaan dan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten. Riset dilaksanakan dengan membuat kriteria kesesuaian berdasarkan PMK No. 120/PMK.06/2007 yang terdiri dari aspek pembukuan, aspek inventarisasi, dan aspek pelaporan. Riset ini menggunakan analisis deskriptif persentase untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan analisis tematik untuk menganalisis data hasil wawancara. Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian implementasi penatausahaan persediaan dan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten belum mencapai 100%. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian penatausahaan persediaan dan aset tetap pada Kanwil Kemenag Banten yaitu: belum ada petugas persediaan di masing-masing bidang, jumlah petugas pada UAKPB kurang, petugas pada UAKPB memiliki rangkap pekerjaan dan belum ada pemisahan antara petugas pelaporan dan pengelolaan BMN, koordinasi yang selama ini dilaksanakan dengan bidang-bidang teknis yang ada pada Kanwil Kemenag Banten tidak berjalan lancar, serta belum ada apresiasi dan sanksi yang diberikan oleh Kanwil Kemenag Banten terkait dengan pelaksanaan penatausahaan persediaan dan aset tetap.

The Finance Minister Regulation (PMK) No. 120/PMK.06/2007 on the Administration of State Property (BMN) has provided the necessary guidance. In fact, the administration of BMN should be implemented in accordance with regulations in effect. At Banten Regional Office of The Ministry of Religious Affairs, BMN administration has not run smoothly. The problems that are frequently faced are primarily related to supplies and fixed assets, as stated in the Audit Report (LHP) of BPK. To realize an orderly, effective, and optimal asset management requires a back-up from precise asset administration. The purpose of this research was to evaluate the level of implementation of the conformity of the administration of supplies and fixed assets in Banten Regional Office of The Ministry of Religious Affairs based on PMK No. 120/PMK.06/2007. The data used in this research was both primary and secondary data from four work units in Banten Regional Office of The Ministry of Religious Affairs with code 01, 03, 04 and 09. The data were in the forms of bookkeeping documentation, inventory, reports related to supplies and fixed assets, and interviews with the participants whose main tasks were related with the administration of inventory and fixed assets in Banten Regional Office of The Ministry of Religious Affairs. This research was carried out by making the conformity criteria based on PMK No. 120/PMK.06/2007 comprising bookkeeping aspects, inventory aspects, and reporting aspects. This research used a descriptive analysis to determine the level or the percentage of conformity and a thematic analysis to analyze the data from the interviews. The results shows that the conformity level of implementation of administration of supplies and fixed assets in Banten Regional Office of The Ministry of Religious Affairs has not reached 100%. Factors that cause administration mismatches of supplies and fixed assets in the Banten Regional Office of The Ministry of Religious Affairs are: no supplies attendant in each field, fewer officers on UAKPB, double work of the officer at UAKPB, and no separation between reporting officers and BMN management. Next, the coordination has been carried out with the technical offices in Banten Regional Office of The Ministry of Religious Affairs however, it is not yet running smoothly. There has been no appreciation nor sanctions given by the Banten Regional Office of The Ministry of Religious Affairs related to the implementation of the administration of supplies and fixed assets.

Kata Kunci : penatausahaan, aset tetap, persediaan, PMK Nomor 120 Tahun 2007, administration, fixed assets, supplies, the Finance Minister Regulation (PMK) No. 120 in 2007