TINJAUAN TENTANG ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA ADVOKAT DAN KLIEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1392K/Pdt/2012)

ROBBY YUNIANTO UTAMA, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2016 | Tesis | S2 Hukum

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pemberian kuasa dan pemakaian jasa hukum antara advokat dan klien. Selanjutnya untuk mengetahui dan mengkaji tolak ukur oleh hakim agung dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1392K/Pdt/2012. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metede pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Analisi terhadap data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif melalui preskriptif atau penilaian. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Asas itikad baik memiliki cakupan yang luas termasuk dalam hubungan hukum antara advokat dan klien dalam perjanjian pemberian kuasa. Dalam perjanjian pemberian kuasa, maka asas itikad baik dapat diterapkan pada setiap tahap dimulai dari sebelum kuasa dilimpahkan hingga berakhirnya perjanjian kuasa tersebut. Sebelum kuasa dilimpahkan para pihak diwajibkan untuk menyampaikan dan meneliti fakta material terkait objek yang diperjanjikan. Pada tahap pelaksanaannya maka advokat wajib mengutamakan kepentingan klien terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi advokat. Dalam kasus ini Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor : 1392K/Pdt/2012 melakukan penafsiran berdasarkan itikad baik terhadap isi perjanjian yang disepakati para pihak. Tolak ukur hakim agung dalam menentukan para pihak yang melanggar itikad baik adalah itikad baik objektif dan hakim agung tidak menjadikan atau menggunakan tolak ukur itikad baik subjektif dalam langkah penafsiran perjanjian terhadap sengketa para pihak.

The Purpose of this research is to review the enforcement of the principle of god faith in power of attorney contract between advocate and client, as well as the parameters which the judge use to determine any violence on the principle of good faith as issued by the Supreme Court through the Act Number: 1392K/Pdt/2012. The research method applied is normative legal research, which use the secondary data. Those data are collected from library references. The data analysed qualitatively by using prescriptive or assessment techniques. The analysis is meant to give argumentation upon the result and is presented descriptively. The results show that the principle of good faith has a large scope including the legal relationship between advocate and client in power of attorney contract. In power of attorney contract, the principle the principle of good faith can be applied to each phase which is begun from the pre-contract to the end of the contract. In the pre-contract, the parties must explain and examine the material facts about the object of the contract. In the phase of implementation, advocate must give priority to the interest of client above his. In this case, The Supreme Court in the Act : 1392K/Pdt/2012 did the interpretation based on the principle of good faith upon the contents of the contract which is agreed by parties. The Parameter that the Supreme Judge used in determining the violators of the principle of the good faith is the objective principle of the good faith and the Supreme Judge did not use the subjective principle of the good faith in interpreting the contract of those disputing parties.

Kata Kunci : Itikat Baik, Pemberian Kuasa, dan Advokat-Klien