Laporkan Masalah

Pemekaran Unit Administratif Provinsi di Kalimantan 1950-an

HARIS ZAKY MUBARAK, Prof. Dr. Bambang Purwanto, MA

2016 | Tesis | S2 Ilmu Sejarah

INTISARI Pemekaran Unit Administratif Provinsi di Kalimantan 1950-an Tujuan dalam studi ini adalah untuk menjelaskan latar belakang dari sejarah pemekaran provinsi di Kalimantan pada tahun 1950-an yang dikonstruksi melalui pelacakan secara kronologis dari awal mula sejarah provinsi. Penelusuran untuk melihat bagaimana akar sejarah pemekaran provinsi di Kalimantan menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif karena dalam faktualnya narasi yang dibangun dari sejarah pemekaran provinsi selama ini cendrung bias politik kepentingan dari para sejarawan yang menulisnya. Permasalahan pokok yang ingin diungkap studi ini ialah apa penyebab dari lahirnya kebijakan pemekaran provinsi - provinsi di Kalimantan tahun 1950-an. Mengapa terjadi tiga kali pemekaran provinsi di Kalimantanpada tahun 1950-an? Metode yang digunakan studi ini adalah penelitian sejarah. Sumber meliputi sumber primer yaitu arsip dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Nationaal Archief Belanda dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Adapula catatan–catatan laporan politik Kalimantan tahun 1950-an yang ditemukan di daerah, surat kabar sezaman serta sumber – sumber sekunder seperti buku, jurnal dan artikel baik tercetak ataupun digital. Hasil penelitian ini menemukan beberapa temuan.Pertama, terjadinya pelaksanaan pemekaran provinsi - provinsi di Kalimantan karena adanya faktor kegagalan pelaksanaan provinsi tunggal Kalimantan yang menjadi bentuk kebijakan pemekaran provinsi pada masa sebelumnya. Kedua, menguatnya sentimen etnis melalui isu politik putera daerah kepada para Gubernur Kalimantan yang berasal dari Jawa mengakibatkan terjadinya apatisme penduduk Kalimantan terhadap berbagai program pembangunan daerah. Ketiga, munculnya berbagai drama politik yang dibangun masing - masing daerah di Kalimantan melalui kekuasaan para birokrat lokal telah memunculkan sikap politik untuk menciptakan provinsi - provinsi baru di Kalimantan pada tahun 1950-an.

ABSTRACT The Establisment of New Local Government Kalimantan 1950s The aim of this study is to explain the historical background of Borneo Provinces establishment in 1950s, that was constructed through the chronological tracking from the beginning history of the province. The search of how the root history of Kalimantan provinces establishment becomes crucial to be studied comprehensively because all this time, in fact, the narrations that have been built from the history of province establishment prone to be bias for the advantage of the historian who wrote them. The main problem that will be revealed in this study is to find out the main cause of the new provinces establishment policy in Kalimantan in 1950s. Why the implementation of the establishment of new provinces in Kalimantan happened three times in 1950s? The method used in this study is historical method. The used sources include, primary sources, which are government archive from Nationaal Archief and Arsip Nasional Republik Indonesia. There are also archive of Kalimantan politics report in 1950s found in local area, newspapers of that time, and secondary sources like written or digital books, journals, and article. The result of this study are, first, the implementation of the provinces establishment policy happened for the failure of the implementation process of single province of Kalimantan that has become the policy form of province establishment in previous era. Second, the strengthening ethnic sentiment throughout the political issue of the local people to the Kalimantan governors who came from Java had resulted apathy attitude of Kalimantan people toward the work plan for the area’s development. Third, the emergence of several political dramas plotted by each areas through to power of the local bureaucrats resulted in awareness to create the new provinces in Kalimantan in 1950s.

Kata Kunci : bureaucrats, politics, ethnic, decentralization.

  1. S2-2016-338964-abstract.pdf  
  2. S2-2016-338964-bibliography.pdf  
  3. S2-2016-338964-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2016-338964-title.pdf