TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KONTRAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERETA API MAKASSAR - PARE-PARE

A MUH REZKIAWAL S P, Prof. Dr. Ari Hernawan, SH.,M.Hum

2016 | Tesis | S2 Hukum

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur tentang prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi. Perjanjian pengadaan barang dan jasa dibuat dalam bentuk kontrak kerja konstruksi menggunakan perjanjian baku yang mengikat antara Pejabat Pemberi Komitment (PPK) dan penyedia jasa konstruksi. Kontrak baku tersebut menghilangkan hak dari pihak penyedia jasa konstruksi untuk mengadakan negosiasi pada isi kontrak, sehingga posisi para pihak tidak seimbang. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban dalam Kontrak Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Makassar - Pare-pare serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala hukum dan penyelesaiannya dalam Kontrak Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Makassar - Pare-pare. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Dari penelitian ini didapatkan hasil dari rumusan masalah yang diajukan. Pertama, Penerapan asas keseimbangan kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi dalam pembangunan infrastruktur kereta api Makassar - Pare-pare masih kurang berimbang terutama dalam tahap pelaksanaannya. Kontrak kerja yang digunakan dalam perjanjian ini berbentuk kontrak kerja baku dan tidak dimungkinkan adanya perubahan klausula-klausula. Beberapa klausula-klausula tersebut memberikan perbedaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengakibatkan ketidakseimbangan di antara kedua belah pihak. Kedua, Kendala yang ditemukan dalam kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi pembangunan infrastruktur kereta api Makassar - Pare-pare adalah pembebasan lahan. Kendala pembebasan lahan ini terjadi karena nilai penggantian kerugian kepada pemegang hak atas tanah tersebut dinilai sangat rendah, sehingga beberapa pemegang hak atas tanah tidak terima dan tidak ingin melepaskan kepemilikan tanahnya. Penyelesaian kendala pertanahan ini dengan cara Pihak yang membutuhkan tanah langsung menitipkan uang ganti kerugian ke pengadilan setempat.

Presidential Decree No. 54 Year 2010 concerning Procurement of Government Goods and Services regulate the procedures of government procurement of goods and services in the field of construction. The procurement agreement is made in the form of construction work contract using standard binding agreement between Employer Commitment Officer (ECO) and construction service providers The standard contract eliminated the right of the construction service provider to conduct negotiations on the contract, so that the position of the parties is not balanced. The objective of this research was to investigate and analyze the balance of rights and obligations under the contract infrastructure development Makassar - Pare-pare railway and to investigate and analyze legal constraints and solutions in contract infrastructure development Makassar - Pare-pare railway. The nature of this research is descriptive qualitative, which aims to uncover the facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred while running the research and presenting what their Result of the research came forward to answer the statement question as being asked in prior. First, the adoption of the principle of the balance of the contract of employment procurement of government goods and services in the field of construction in the construction of Makassar - pare-pare railway infrastructure still less balanced, especially in the stage of implementation. The employment contracts used in this agreement in the form of raw employment contract and there is no possible changes clauses. Some of these clauses mean the difference in the fulfillment of rights and obligations between the parties which resulted in an imbalance between the two sides. Secondly, the obstacle is found in the work contract procurement of government goods and services in the field of construction of Makassar - Pare-pare railway infrastructure is land acquisition. This land acquisition constraints occur because the value of indemnities to holders of land rights are considered very low, so some land rights holders do not receive and did not want to relinquish ownership of the land. Completion of this land constraints in a way which requires Parties to directly deposit money land restitution to the local courts.

Kata Kunci : Kontrak, Pembangunan Infrastruktur Kereta Api, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. / Contract, Railway Infrastructure Development, Procurement of Government Goods and Services, Indonesia