TUMPANG TINDIH PERIJINAN PERTAMBANGAN DAN IMPLIKASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BERINVESTASI

DWI ARYANI W.SE, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemberian Izin Usaha Pertambangan sehingga terjadinya tumpang tindih. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum berinvestasi. Ketiga, untuk mengkaji upaya penyelesaian sengketa tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode penelitian yang digunakan penulis terdiri dari pendekatan penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis data yang digunakan analisis deduktif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tumpang tindih ijin usaha pertambangan (IUP), khususnya tumpang tindih ijin usaha pertambangan dengan kawasan hutan konservasi, dan tumpang tindih ijin usaha pertambangan dengan komoditas yang sama, yaitu faktor diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan; faktor tidak adanya Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; dan faktor adanya pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian lainnya yakni praktik tumpang tindih ijin usaha pertambangan tersebut berimplikasi langsung terhadap investor asing, sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan di wilayah Indonesia. Kondisi ini juga diperburuk dengan adanya ketidakpastian hukum di bidang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia, dan turunnya harga mineral dan logam dunia.

The purpose of this research is first, to examine and analyze the implementation of the overlapping on granting the License in Mining Business. Second, to examine and analyze the implications for legal certainty in investment. Third, to examine the mediation process regarding the overlapping in mining licensing in accordance to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. The research method used by writer consists of research in normative juridical, with the descriptive analytical research type. Data analysis used is the inductive deductive analysis. The results showed that there are several factors that influence the occurence of overlapping in mining permit (IUP), in particular the overlapping between mining permit and conservation areas, and the overlapping between one mining permit overlapping to the other mining permit. These factors invlude the enactment of Law Number 11 Year 1967 on Basic Provinsions of Mining, lack of consideration between the Regional Government and the Central Government, and the optimization Non-Tax Revenue (PNPB) and Local Revenue (PAD). Other research results that the overlappiing in mining permit practices has direct implication to foreign investors, resulting in foreign investors doubt to invest in the mining sector in Indonesia. This condition is also worsened by the legal uncertainty in gaining the Mining Permit (IUP) in Indonesia, and the decline of minerals and metals world prices.

Kata Kunci : Tumpang tindih Ijin Usaha Pertambangan, Implikasinya, dan Kepastian Hukum Berinvestasi.