Agricultural Expenditure and Paddy Production in Indonesia: The Evidence at the Regency and Municipality Levels

TOMMY GUSNADI, Prof. Yonosuke Hara

2016 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan

Kebijakan pemerintah di sektor pertanian lebih menekankan pada kebijakan pertanian berbasis harga dalam mengendalikan produksi pertanian. Dilain pihak, pemerintah menggunakan kebijakan belanja pertanian dalam mempengaruhi produksi pertanian. Karena desentralisasi di Indonesia, pemerintah kabupaten dan kota memperoleh wewenang lebih dalam pelayanan masyarakat, pengelolaan sumber fiskal, dan mengelola sumber daya. Pertanian adalah urusan pilihan bagi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami seberapa jauh peran belanja pemerintah di sektor pertanian di masa desentralisasi di tingkat kabupaten dan kota antara tahun 2009 dan 2013. Variabel yang digunakan sebagai proksi belanja pemerintah di sektor pertanian adalah ratio belanja pemerintah di sektor pertanian terhadap total belanja pemerintah di tingkat kabupaten dan kota disingkat sebagai RAE. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel menggunakan random efek model dari 341 kabupaten dan kota produsen padi di Indonesia yang dikelompokkan menjadi Indonesia, Jawa, dan Non Jawa. Penelitian ini menunjukkan RAE berpengaruh positif terhadap produksi padi. Meskipun RAE berpengaruh terhadap produksi padi, kontribusinya masih kecil Antara 0.35% sampai 1.67%. Rata-rata RAE secara nasional adalah 2.5%. Pengeluaran pertanian kabupaten pada umumnya lebih besar dari 2.5%, dan pengeluaran pertanian kota pada umumnya lebih kecil dari 2.5%. Perbedaan produksi padi antara kelompok Indonesia, Jawa, dan Non Jawa dipengaruhi oleh pupuk dan ILQ (Irrigated Land Equivalent). Kontribusi pupuk terhadap perbedaan produksi padi 23% sampai 48% dan ILQ berkontribusi antara 6% sampai 12% perbedaan produksi padi. Perbedaan produktivitas padi berdasarkan produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh ILQ/L. ILQ/L berkontribusi antara 6% sampai 35% terhadap perbedaan produktivitas padi. Perbedaan produktivitas padi berdasarkan produktivitas lahan dipengaruhi oleh pupuk/ILQ. Pupuk/ILQ berkontribusi antara 7.62% sampai 17.51% terhadap perbedaan produktivitas padi berdasarkan produktivitas lahan. Penelitian ini berimplikasi bahwa pemerintah harus menguatkan pengeluaran pertanian dalam rangka peningkatan produksi padi, perbaikan kebijakan subsidi pupuk dan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas jaringan irigasi dalam rangka meningkat produksi padi.

Government policies on agriculture have paid more attention to price policies designed to control agricultural production. On the other hand, governments������¢���¯���¿���½���¯���¿���½ use of expenditure policies has also affected agricultural production. Because of decentralization in Indonesia, regency and municipality governments have gained significant responsibility for service delivery, considerably larger fiscal resources, and considerably greater authority over the use of resources. Agriculture is an optional government affair between central and local governments. This study aims to gain a better understanding of agricultural expenditure on paddy production in the post-decentralization period of 2009-2013 at the regency and municipality levels. The variable treated as proxy of agricultural expenditure is a ratio of agricultural expenditure to total expenditure at the regency and municipality levels (RAE). This study applies quantitative method analysis and uses panel data of paddy producers to conduct a random effect model for 341 regencies and municipalities, grouped as Indonesia, Java, and Non-Java. This study shows that the RAE has an effect on paddy production at 10% level of significance. The RAE variable has a positive impact on paddy production. Even though RAE is significant, the contribution to paddy production is still small, ranging from 0.35% to 1.67%. The average RAE is about 2.5% nationally. Regencies fund agriculture expenditure more than 2.5% of total expenditure. On the other hand, municipalities fund agriculture expenditure less than 2.5% of total expenditure. The gaps in paddy production between Indonesia, Java, and Non-Java are influenced greatly by fertilizer and irrigated land equivalent (ILQ). In absolute value, fertilizer accounts for 23% to 48% of paddy production gap and ILQ accounts for 6% to 12% of paddy production gap. Paddy productivity in terms of labor (Y/L) gap is more influenced by ILQ/L, which accounts for 6% to 35% of Y/L gap. Paddy productivity in terms of land (Y/ILQ) gap is more affected by fertilizer per ILQ which accounts for 7.62% to 17.51% of Y/ILQ gap. These study findings imply that the Indonesian government needs to strengthen local government expenditures, fertilizer subsidy policies, and rehabilitation and development of irrigation networks to increase paddy production.

Kata Kunci : agricultural expenditure, paddy production, paddy productivity, gap, post-decentralization, regency and municipality, Indonesia, Java, Non-Java.