HAMBATAN-HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL DI INDONESIA

NOVA AVIANTI, Sutanto

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang dapat menjadi Hambatan � Hambatan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia beserta apa saja solusi yang dapat ditempuh untuk mengurangi hambatan- hambatan dalam Eksekusi terhadap Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia. Penelitian ini bersifat pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum yang dikelompokkan menurut kriteria tertentu. Pada prinsipnya Putusan Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah bersifat final and binding terutama bila Putusan Arbitrase tersebut di jalankan dengan sukarela oleh pihak yang dikalahkan berdasarkan Amar Putusan Arbitrase tersebut. Namun apabila pihak yang dikalahkan berdasarkan Putusan Arbitrase tersebut tidak mau secara sukarela, maka pihak yang di menangkan berdasarkan Putusan Arbitrase tersebut dapat meminta bantuan kepada Pengadilan untuk melakukan Eksekusi untuk memenuhi Amar Putusan Arbitrase dengan proses Eksekusi mengacu kepada hukum acara atas putusan hakim pengadilan perdata. Pihak yang dikalahkan dan Pengadilan ternyata dapat melakukan hambatan � hambatan pada proses Eksekusi berdasarkan Putusan Arbitrase tersebut yaitu antara lain: Hambatan Eksekusi Pada Pendaftaran Putusan Arbitrase, Intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam pemberian Perintah Eksekusi, Hambatan terkait Kompetensi Absolut Arbitrase hingga melakukan upaya Pembatalan Putusan Arbitrase itu sendiri.

This study aims to find out what could be the Barriers to Execute National Arbitration Award in Indonesia, along with any solution that can be taken to reduce obstacles to the execution of the National Arbitration Award in Indonesia. This study is a normative juridical approach that focuses on library research to obtain secondary data of legal materials that are grouped according to certain criteria. In principle Award under Act Number 30 year 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution is final and binding, especially when the Arbitral run voluntarily by the parties who were defeated by the Arbitral Award. But if the party which is defeated by the Arbitral Award would not voluntarily, then the party who wins based on the Arbitration Award may request assistance to the Court to carry out executions to meet Arbitral Award, the execution process refers to the procedural law on the civil court judge's ruling. The defeated party and the Court was able to do the barriers to the process of execution by Arbitral Award, which are among other things: Barriers Execution In Registration Arbitral Award, Intervention Head of the Court in granting Command Execution, Barriers based on the Competence Absolute of Arbitration, and the Cancellation Arbitral Award.

Kata Kunci : Arbitrase, Putusan Arbitrase, Eksekusi