Politik Hukum Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia : Menuju Sistem Partai Sederhana (Studi Kasus 1945-2014)

MOCH ANDRY W W M, Aminoto S.H., M.Si.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Dianutnya kombinasi sistem pemerintahan presidensial dan sistem multi partai sebagai sistem bernegara Indonesia telah menyebabkan terjadinya pemerintahan yang tidak efektif dan stabil. Jauh sebelum Indonesia menerapkan kombinasi kedua sistem tersebut, para ahli telah memperingatkan potensi implikasi negatif yang dapat terjadi akibat kombinasi sistem tersebut, dalam konteks Indonesia teridentifikasi dalam pemerintahan Yudhoyono-Kalla. Ada 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini, yaitu 1) Bagaimanakah politik hukum penyederhanaan partai politik di Indonesia periode 1945-2014?, 2) Bagaimanakah seharusnya politik hukum penyederhanaan partai politik di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa politik hukum penyederhanaan partai politik di Indonesia, Pertama, masa demokrasi parlementer menganut politik hukum penyederhanaan partai politik demokratis, selanjutnya masa demokrasi terpimpin menganut politik hukum penyederhanaan partai politik otoriter. Kedua, masa Orde Baru menganut politik hukum penyederhanaan partai politik otoriter. Ketiga, masa reformasi menganut politik hukum penyederhanaan partai politik demokratis. Untuk membentuk pengaturan partai politik seharusnya, maka harus dilakukan pembedaan antara partai politik sebagai organisasi dan partai politik sebagai peserta pemilu, untuk melakukan pembedaan tersebut dilakukan melalui penerapan sistem pemilu partai politik. Dimana setiap organisasi partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu harus mengikuti tahapan pemilu partai politik dan harus mencapai sekurang-kurangnya 9,5% suara sah nasional, setiap partai yang mencapai ambang batas suara partai ditetapkan sebagai partai politik pengsusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, serta mengajukan calon legislatif.

The combination of presidential system and a multy-party system as embraced in Indonesia has led to ineffective and unstable governance. Long before Indonesia aplied the system, the scholars had already warn about potentially negative implication which can be occured by those system. Which later can be identified during the governance periode of Yudhoyono-Kalla. This research identified two main problems. First, how is the politics of law over the simplification of political parties in Indonesia during 1945-2014). Secondly, how should be the ideal politics of law over the simplification of political parties in Indonesia. The research methods used in this study is a normative empirical, statutory approach and comparative approach as well. Based on the research result, the politics of law simplification political parties ini Indonesia is divided into four phases. First, democracy period of guided demoracy which embraced simplification of political parties. Second, the period of guided democracy which embraced authoritarian simplification of political parties. Third, the new order period which still embraced the authoritarian way og simplification. The fourth, the reform period which embraced more democratic simplification of political parties. To enact the ideal politics of law over the simplification of political parties, there has to be a distinction between a political party as an organization and political party as the participants of the election. Those can be done trough implementing party election system, where ecah political party who wants to become a participant in the election has to follow every stage of the elections and should reach at least 9,5% of the national valid votes. Each political party that has reached the treshold are then allowed to propose their presidential and vice presidential candidates in election, as well as for the legislative.

Kata Kunci : Politics of Law, Simplification of Political Parties, Indonesia.