Kajian manajemen konflik pemanfaatan lahan kota :: Studi kasus kota Pekanbaru

TAMBUNAN, Manap, Ir. Kawik Sugiana, MEng.,PhD

2002 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Kota Pekanbaru yang memiliki luas mencapai 632,26 Km2 di tahun 1999 memiliki jumlah penduduk mencapai 531.635 jiwa. Implementasi rencana dalam konteks manajemen kota di kota Pekanbaru tidak luput dari terjadinya konflik pemanfaatan lahan. Penelitian ini di lakukan untuk menjawab pertanyaan di seputar kasus konflik pemanfaatan lahan berwujud nyata yang telah terjadi dan bagaimana manajemen konflik pemanfaatan lahan di kota Pekanbaru. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah mengetahui proses terjadinya konflik pemanfaatan lahan dikota Pekanbaru dan memahami upaya manajemen konflik pemanfaatan lahan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasionalistik, dimana pemaknaan empiri berdasarkan kerangka teori-teori yang selanjutnya diturunkan dalam variabel penelitian. Dan hasil penelitian diketahui konflik pemanfaatan lahan yang telah berwujud nyata (manifest) di kota Pekanbaru sebanyak 14 kasus terdiri dari 12 kasus konflik kepentingan dan 2 kasus konflik fungsional selanjutnya dengan penelitian yang mendalam terhadap 5 kasus konflik dengan nilai esensi konflik yang besar dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Terjadinya konflik pemanfaatan lahan di kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel pelaku/aktor, peningkatan nilai ruang, dampak, pranata formal dan lingkungan konflik yang mempengaruhi kekuasaan aktor. 2. Penerapan strategi manajemen konflik Joint Problem Solving melalui forum kerjasama antara aktor, DPRD dan beberapa organisasi pemerintah kota terhadap kasus konflik dengan gaya konflik "mempersatukan" cukup berhasil dalam mengelola konflik. 3. Interaksi antara pengetahuan dan pemahaman serta kekuasaan aktor selain menentukan gaya konflik juga menentukan peran dan mediator. 4. Keberhasilan manajemen konflik juga ditentukan oleh peran mediator dalam mengupayakan terjadinya perubahan persepsi dan upaya yang dapat mempengaruhi hubungan antara aktor yang berkonflik. Penelitian ini juga mengungkapkan temuan tentang hubungan antara pengetahuan dan pemahaman serta kekuasaan aktor yang menentukan peran mediator dalam manajemen konflik. Pada akhir tulisan, penulis berupaya untuk memberikan masukan berupa saran kepada pemerintah kota Pekanbaru yang berkaitan dengan manajemen lahan kota.

The 1999 Statistical data showed the city of Pekanbaru to have an area of 632,26 Km2, and a population of 531.635. Planning implementation within the context of Pekanbaru's urban management involves the presence of urban land use conflicts. The research is conducted to provide answers to inquiries relating to prevalent land use conflicts, as well as to provide insights to the probable management strategies for solving Pekanbaru's urban land use conflicts. The specific aim of the research is to understand the process leading to such conflicts, as well as to understand the efforts & strategies implemented for the management of urban land use conflicts in Pekanbaru. The research employs the descriptive & qualitative methods of analysis, emphasizing the rational approach to problem analysis. The transformation of empirical evidence into meaningful data is performed through the implementation of theoretical framework that are further substantiated into relevant research variables. The results of the research show fourteen prevalent land use conflicts manifested in the city of Pekanbaru. The fourteen land use conflicts are made up of two cases relating to the functions of urban land use, and twelve cases relating to the interests of the different stakeholders. In depth analysis of the five cases of land use conflicts, which encompass the essential elements of major land use conflicts, results in the following: 1. Occurrences of urban land use conflicts in Pekanbaru are attributed and influenced by the presence of the different variables: stakeholders/actors, increased spatial valuation/efficiency of space, effects of spatial valuation, formal spatial regulations, and the effects of the conflicts on the actors' domination. 2. The implementation of land use conflict management strategies (Joint Problem Solving) through interagency cooperative forum between involving actors, the Regional People's Representative Council and a number of municipal government organizations which emphasizes the integrated workmanship of the different stakeholders has proven successful in mitigating urban land use conflicts. 3. The combination of knowledge, comprehension and the actors' domination, in addition to determining the nature of the conflicts, also determines the role and importance of the mediator. 4. Success in the management of land use conflicts is also determined by the mediators' role in changing the perception of the different actors, as well as the mediators' efforts' being capable of influencing the relationships between the conflicting parties. The research also depicts findings concerning the relationships between knowledge, understanding/comprehension and the domination of the different actors which also determines the mediators' roles in the management of land use conflicts. Towards the concluding remark of the research presentation/documentation, the writer strives to provide suggestions and recommendations for Pekanbaru's municipal government in relation to possible and probable urban land use conflict management strategies.

Kata Kunci : Lahan Kota, Konflik Pemanfaatan, Pekanbaru