IMPLIKASI INPRES PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Kasus : Provinsi Kalimantan Barat)

DICKY ZULKARNAIN, Ir. Djurdjani MSP., M.Eng., Ph.D.; Dr.Ir. Tjahjo Arianto, SH.,M.Hum.

2016 | Tesis | S2 Teknik Geomatika

Seiring dengan kegiatan pembangunan di Indonesia, luas gambut dan hutan dari tahun ke tahun semakin berkurang. Pemerintah melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 yang dilanjutkan dengan dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2015 berusaha untuk menyempurnakan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Tetapi adanya inkonsistensi dalam penetapan lokasi gambut dah hutan alam primer mengakibatkan terganggunya kegiatan pendaftaran tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kualitas Peta Indikatif Penundaan Izin Baru, mengidentifikasi dampak dari penerapan kebijakan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 terhadap pendaftaran tanah di Provinsi Kalimantan Barat serta mencari solusi untuk memperbaiki kualitas Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. Ada dua jenis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, sedangkan data sekunder seperti peraturan, data spasial dan data atribut dikumpulkan dari Kementrian Kehutanan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Pertanian dan Badan Informasi Geospasial. Penilaian kualitas Peta Indikatif Penundaan Izin Baru mengacu pada Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman teknis ketelitian peta dasar dan Standar Nasional Indonesia-ISO : 19113. Analisa dampak penerapan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 dilakukan dengan menganalisa hasil wawancara dan laporan penelitian lapangan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementrian Pertanian serta melakukan overlay-intersect Peta Kadastral Permohonan Hak Guna Usaha dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru menggunakan software ArcGIS.10. Hasil penelitian ini menunjukkan kualitas Peta Indikatif Penundaan Izin Baru termasuk kategori rendah karena mempunyai akurasi posisi sebesar 175,22 meter dibawah standar kelas tiga ketelitian Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 250.000, serta mempunyai akurasi tematik hanya sebesar 66 % dari standar yang ditetapkan sebesar 85 %. Analisa dampak Inpres Nomor 10 Tahun 2011 yang dilanjutkan dengan dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2013 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2015 menunjukkan adanya inkonsistensi penetapan lokasi gambut dan hutan alam primer yang mengakibatkan banyak permohonan Hak Guna Usaha yang terkena moratorium sehingga proses pendaftaran tanahnya harus dihentikan. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki kualitas Peta Indikatif Penundaan Izin Baru dengan cara meningkatkan ketelitian dan skala peta, melakukan pengecekan lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Along with the development activities in Indonesia, extensive of peat and forest from year to year are decreases. Government through Presidential Decree No. 10 of 2011, followed by the Presidential Decree No. 6 of 2013 and Presidential Decree No. 8 of 2015 seeks to enhance governance of primary natural forests and peat lands. But there was an inconsistency in determining the location of peatland and primary natural forests that make disruption to land registration activities. The purpose of this study was to analyze the quality of the New Permit Moratorium Indicative Map, identifying the impact of policy implementation of Presidential Instruction No. 10 of 2011 on land registration in West Kalimantan as well as find solutions to improve the quality of the New Permit Moratorium Indicative Map. There are two types of data used to achieve the research objectives, namely primary data and secondary data. Primary data were collected by interviews with various stakeholders, while secondary data such as regulation, spatial and attribute data were gathered from Ministry of Forestry, Ministry of Agricultural and Spatial Planning / National Land Agency, Ministry of Agriculture and Geospatial Information Agency. Quality assessment of the New Permit Moratorium Indicative Map refer to Chief Regulation of Geospatial Information Agency No. 15 of 2014 concerning the technical guidelines for the accuracy of base maps and the Indonesian National Standard-ISO: 19113. Analysis the impact of the implementation of Presidential Decree No. 10 of 2011 made by analyzing the results of interviews and field research report by Research and Development of Land Resources of Agriculture, Agricultural Research and Development Agency, Ministry of Agriculture and by overlaying-intersect Cadastral Map and the New Permit Moratorium Indicative Map using ArcGIS.10 software. The results of this study indicate the quality of the New Permit Moratorium Indicative Map are in low category because it has positioning accuracy amount 175,22 meter under standard accuracy third grade RBI map scale of 1: 250.000, and has a thematic accuracy only 66 % that the standard was set at 85 %. Analysis the impact of Presidential Decree No. 10 of 2011, followed by the Presidential Decree No. 6 of 2013 and Presidential Decree No. 8 of 2015 showed inconsistencies with the designation of peatland and primary natural forests which resulted in many requests for leasehold affected by the moratorium so that the land registration process must be stopped. The solution to overcome this problem is to improve the quality of the New Permit Moratorium Indicative Map by improving accuracy and scale of the map, checking the field and coordinating with local governments and agencies.

Kata Kunci : Implikasi, Inpres No 10 Tahun 2011, Peta Indikatif Penundaan Izin Baru, Pendaftaran Tanah