PERSEPSI DOKTER LAYANAN PRIMER TERHADAP PEDOMAN RUJUKAN PENYAKIT HIPERTENSI DI KOTA YOGYAKARTA

MILLA TRIDASNIAR A, dr. Mora Claramita, MPHE, PhD.; Dr. drg. Yulita Hendrartini, M.Kes.

2016 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

LatarBelakang: Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Untuk mengelola penyakit Hipertensi serta untuk mensukseskan Jaminan Pelayanan Kesehatan melalui kendali mutu dan kendali biaya maka diberlakukan sistem Rujukan Berjenjang Pasien BPJS Kesehatan. Namun tidak adanya pedoman rujukan pasien merupakan faktor penghambat dalam penatalaksanaan sistem rujukan. DKI Jakarta telah menyusun panduan klinis untuk merujuk pasien hipertensi berdasarkan PMK No.5 tahun 2014 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di faskes primer yang dikombinasikan dengan indikasi rujukan. Untuk mengetahui apakah pedoman rujukan tersebut dapat direkomendasikan untuk digunakan dan akan diterima oleh pengguna maka perlu diketahui bagaimana persepsi dokter layanan primer terhadap pedoman rujukan penyakit hipertensi tersebut. Tujuan:Untuk mendeskripsikan persepsi dokter layanan primer di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)terhadap pedoman rujukan penyakit hipertensi yang disusun oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta. Subjek penelitian ini adalah dokter layanan primer yang aktif dalam melakukan pelayanan di kota Yogyakarta. Besar sampel diperkirakan 24 dokter di layanan kesehatan primer.Instrumen dalam penelitian ini adalah human instrument, Pengumpulan data akan dilakukan dengan focus group discussion (FGD). Cara analisis data adalah dengan menggunakan analisis isi (contentt analysis) yaitu data atau informasi yang dikumpulkan akan disajikan secara narasi, dengan memakai bantuan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian akan ditarik kesimpulan. Hasil: Dokter Puskesmas tidak memiliki panduan rujukan penyakit hipertensi sehingga kriteria merujuk menjadi beragam dan Dokter Praktik Perorangan (DPP) merujuk sesuai buku panduan dari BPJS Kesehatan sehingga kriteria merujuk menjadi seragam. Dokter Puskesmas dan DPP tidak mengetahui adanya pedoman rujukan yang disusun oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta sehingga DPP tidak mendukung jika pedoman rujukan yang disusun di DKI Jakarta diterapkan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun Dokter Puskesmas mendukung jika pedoman rujukan tersebut diterapkan di DIY dengan harapan adanya perbaikan pada pedoman rujukan penyakit hipertensi yang disusun oleh Dinas Kesehatan DIY tersebut. Kesimpulan: Dokter layanan primer membutuhkan pedoman rujukan penyakit hipertensi untuk menyamakan keputusan dalam merujuk pasien, dan agar pedoman rujukan yang disusun oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta dapat direkomendasikan untuk diterapkan di daerah lain dan di DIY maka diperlukan perbaikan pada content pedoman rujukan tersebut.

Backgroud: As non-communicable diseases, hypertension still becomes public health problem. Undertaking on diseases management, encourages the success of universal health coverage by controlling quality and cost, so each health services must impose referral system for patient using health insurance (BPJS). Many health services do not have patient referral guideline and it becomes obstacle factor to develop referral system. Jakarta has arranged clinical guideline to referrers hypertention patient based on Minister oh Health Decree No. 5 in 2014 about clinical practices guideline for medical physicians in primary health care combined with referral indicates. This research will probe perception of primary care physicians toward referral guideline of hypertension to understand guidelines can be used by user. Method: Type of research was descriptive used qualitative method. Data collected by focus group discussion (FGD). Result: physicians in public health services and private physicians expressed identical perception that referral guideline of hypertension compiled by DKI Jakarta need for completion on content of guideline consist of Phase I, Phase II, and Phase III. Conclusion: Primary care physicians need referral guideline oh hypertension diseases to uniforming decision to refers patient, so referral guideline compiled by Health Department in DKI Jakarta need completion on content of guidelines to apply in another areas.

Kata Kunci : Referral Guidelines, Hypertension, Perception.