Manajemen Konflik Berbasis Komunitas pada Konflik Tambang Pasir Besi Kulon Progo (Studi Kasus Fisibilitas Implementasi Community Dispute Responsibility dalam Penyelesaian Konflik)

FARIZ AFIFAH, Miftah Adhi Ikhsanto, Mi OP

2016 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi konflik tambang pasir besi di Kulon Progo yang mengalami proses panjang serta bersifat fluktuatif. Konflik tersebut terjadi antar stakeholder baik Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, PT. JMI sebagai korporasi dan masyarakat setempat yang bersikap kontra terhadap keberadaan tambang pasir besi. Konflik yang terjadi tidak hanya konflik vertikal tetapi konflik horisontal yaitu konflik antara masyarakat kontra terhadap masyarakat pro penambangan. Munculnya PPLP-KP (Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo) digunakan sebagai wadah bagi masyarakat kontra penambangan. Konsep yang digunakan dalam penlitian ini adalah Community Dispute Responsibility (CDR) sebagai bagian atau salah satu tools dari Alternative Dispute Resolution (ADR) dan konsep terkait alternatif resolusi konflik. Selain itu, penjabaran dan perhatian ke arah resolusi konflik berdasarkan community based approach menjadi sebuah preferensi yang perlu dikembangkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui indepth interview kepada masing-masing informan. Dokumentasi dan data-data sekunder seperti dokumen pribadi atau resmi, jurnal, laporan pertanggungjawaban, buku, modul, riset lain yang serupa dengan setting yang sama sebagai referensi peneliti. Temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya fisibilitas implementasi CDR sebagai preferensi resolusi konflik dipandang mampu meredam konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah dan korporasi. Peralihan paradigma pengelolaan konflik dari pendekatan kekuasaan menuju pendekatan komunitas. PPLP-KP sebagai sebuah gerakan arus bawah yang berasal dari level akar rumput (grassroot) mempunyai sumberdaya organisasi yang kemudian membuat PPLP-KP menjadi instrumen dan media persatuan masyarakat. Masyarakat bersatu melalui organisasi yang mereka bangun secara otonom dan mengakar. Meskipun instrumentasi CDR tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik yang ada, namun CDR memiliki peran tersendiri untuk mereduksi konflik serta mampu membangun kekuatan dan memperluas jaringan organisasi melalui sumberdaya yang dimiliki oleh PPLP-KP. Meskipun fisibilitas implementasi CDR terlihat dari karakteristik serta watak tools tersebut namun personal dalam PPLP-KP belum sepenuhnya menyadari bahwa yang sedang diimplementasikan adalah tools CDR. Beberapa leader menunjukkan pengetahuan terkait alternatif penyelesaian sengketa tanpa sadar bahwa yang mereka upayakan adalah implementasi CDR itu sendiri. Prasyarat CDR terpenuhi namun dalam prosesnya masih terdapat kelemahan juga tantangan yang harus diatasi oleh komunitas masyarakat seperti disintegrasi sosial yang terjadi di antara masyarakat Kulon Progo hanya karena perbedaan perspektif.

This research is related to the circumstances of iron sand mine conflict in Kulon Progo which undergo a long process and fluctuating. The conflict occurs between all stakeholders including the local Government of Kulon Progo, PT. JMI as a corporation and the local community who act counter to the presence of iron sand mine. The conflict not only vertical but horizontal conflict between people counter the pro mining communities. The emergence PPLP-KP (Sand Coastal Peasants Union) was used as a forum for the mining counter. The concept used in this research is Community Dispute Responsibility (CDR) as part or one of the tools of the Alternative Dispute Resolution (ADR) and related concepts of alternative conflict resolution. In addition, the elaboration and attention toward conflict resolution based on the community-based approach becomes a preference that needs to be developed. This study uses a qualitative method with indepth interview to each informant. Documentation and secondary data such as personal or official documents, journals, accountability reports, books/references, modules, other similar research with same settings as the reference researchers. An important conclusion in this study is the feasibility of the implementation of the CDR as conflict resolution preferences deemed able to reduce conflicts that can not be resolved by governments and corporations. Conflict management paradigm shift of power approach towards a community approach. PPLP-KP as an undercurrent movement coming from the grassroots level organizations that have the resources then made PPLP-KP become an instrument of unity and community media. United community through the organization, they build autonomously and entrenched. Although instrumentation CDR was not fully able to resolve the existing conflicts, but the CDR has a role of its own to reduce conflict and be able to build strength and expand the network of organizations through resources owned by PPLP-KP. Although the feasibility of implementation of the CDR can be seen from the characteristics and personal nature of these tools but in internal PPLP-KP is not fully aware that is being implemented is a CDR tools. Some leaders demonstrate knowledge related to alternative dispute resolution without realizing that they are trying to do is implementation of CDR itself. CDR prerequisites are met but in the process there are still weaknesses also challenges that must be addressed by communities as social disintegration that occurs among people in Kulon Progo just because of the difference perspective.

Kata Kunci : tambang pasir besi, manajemen konflik, resolusi konflik, fisibilitas intrumentasi CDR, PPLP-KP