BIROKRASI MELAWAN: POLITIK TUBUH DAN PERTARUNGAN NALAR DALAM REFORMASI BIROKRASI

CAROLINE PASKARINA, Prof. Purwo Santoso, M.A., Ph.D.; Dr. Eric Hiariej, M.Phil.

2016 | Disertasi | S3 Ilmu Politik

Studi ini menawarkan perspektif baru dalam memahami reformasi birokrasi sebagai proses diskursif yang ditunjukan melalui pendisiplinan dan perlawanan sebagai dua dimensi yang berlangsung dalam proses tersebut. Penelitian ini ingin membuktikan bahwa birokrasi melakukan perlawanan terhadap pendisiplinan karena birokrasi memiliki kapasitas agensial untuk membentuk ulang rezim pengetahuan yang diberlakukan atas tubuhnya. Penting untuk mengungkapkan bagaimana perlawanan diekspresikan melalui tubuh karena selama ini tubuhlah yang menjadi sasaran untuk dikendalikan, atau dengan kata lain, tubuhlah yang menjadi bukti dari bekerjanya praktik kekuasaan. Pendisiplinan dan perlawanan tersebut dikaji dalam proses diskursif reformasi birokrasi yang menjadi latar penelitian ini. Universalitas konsepsi reformasi birokrasi tidak dapat dilepaskan dari pandangan Weber tentang birokrasi, yang dalam pembahasan selanjutnya digunakan sebagai patokan dalam memahami rasionalitas atau nalar di balik cara kerja birokrasi. Tetapi, penting juga untuk mengungkapkan kritik terhadap nalar Weberian tersebut yang seringkali memunculkan anggapan bahwa birokrasi semata hanya berurusan dengan hal-hal teknis/klerikal. Kritik ini menjadi pintu masuk untuk mengungkapkan nalar lain dalam memahami birokrasi. Pertarungan di antara nalar inilah yang menjadi alasan mengapa reformasi birokrasi perlu dikaji bukan sekedar sebagai perubahan manajerial, tetapi sebagai praktik kekuasaan yang diskursif. Untuk mengelaborasi praktik reformasi birokrasi sebagai kontestasi kuasa-pengetahuan tersebut, penelitian ini mengangkat kasus penyelenggaraan Program Pendanaan Kompetisi untuk akselerasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) selama periode 2005-2010. PPK-IPM menandai sebuah perubahan penting dalam praktik perencanaan pembangunan dari yang sebelumnya bersifat konservatif menjadi lebih inovatif. Rezim kompetisi menggunakan standarisasi sebagai teknologi kekuasaan untuk mendisiplinkan tubuh aparat birokrasi, membiasakan aparat birokrasi dengan aktivitas-aktivitas pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data secara terstruktur. Proses tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah menjadi praktik kekuasaan yang beroperasi atas pikiran (melalui penciptaan sistem pengetahuan) dan tubuh (melalui pendisiplinan di bawah mekanisme panoptik dan teknologi diri yang bersumber dari kesadaran otonom subjek), yang berlangsung secara simultan. Munculnya perlawanan dari aparat birokrasi mengindikasikan bahwa ada bagian yang terabaikan dalam perubahan tersebut, yakni aspek kapasitas agensial. Penelitian ini menemukan bahwa aspek sistemik dan aspek agensial keduanya berperan penting demi keberlanjutan perubahan birokrasi. Model reformasi birokrasi yang sekarang berkembang tidak mengubah nalar yang mendasari cara kerja birokrasi, sehingga kendati ada perubahan dalam prosedur birokrasi, tetapi sistem secara keseluruhan tidak mengalami perubahan mendasar karena nalar yang menggerakan sistem tersebut masih dibangun di atas kepatuhan pada hirarkhi dan kewenangan. Dengan mensintesakan konsep Weber dan Foucault, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teorisasi reformasi birokrasi dengan menawarkan pendekatan sistem dan agensi dalam mengelola perubahan. Penelitian ini memandang bahwa aspek agensial penting untuk diperhatikan dalam merancang reformasi birokrasi karena kapasitas agensial memungkinkan munculnya kepakaran sebagai nalar baru yang menjadikan aparat birokrasi lebih responsif terhadap perubahan.

This study offers a new perspective to understand bureaucratic reform as a discursive process shown through discipline and resistance as a two-dimensions took place in the process. This study wants to prove that bureaucracy is resisting the discipline because bureaucracy has the agensial capacity to deconstruct regime of truth. It is important to reveal how the resistance is expressed through the body because the body is always targeted to be controlled, or in other words, the body is an evidence of the exercise of power. Disciplining and resistance are analysed in bureaucratic reform as the setting of this research. The universality of the conception of bureaucratic reform can not be separated from the Weberian conception of bureaucracy, which in the following discussion are used as a benchmark to understand the rationality behind the workings of the bureaucracy. But it is also important to reveal the critique to that rationality, which often supposed that the bureaucracy solely to deal with matters of technical / clerical. Criticism is an entrance to reveal another rationality in understanding the bureaucracy. The contestation between rationality is the main argument why the bureaucratic reform needs to be studied not only as a managerial change, but as the practice of discursive power. To elaborate on the practice of bureaucratic reform as a contestation of power-knowledge, this study raised the case of implementation of Program Pendanaan Kompetisi untuk Akselerasi Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) or Competitive Funding Program for accelerating the achievement of Human Development Index, which was held in West Java Province during 2005-2010. PPK-IPM initiated a major shift in practice from previous conservative development planning to be more innovative. Competition regime uses as technology of power to discipline the bureaucratic apparatus. Through this process, the bureaucratic apparatus is institutionalized with the activities of data collection, data processing, and presentation of data in a structured way. The process indicates that the reform of the bureaucracy has become an exercise of power that operates on the mind (through the creation of a system of knowledge) and the body (through discipline under panoptik mechanisms and technologies of the selves, which are created from the autonomous subject of consciousness), which took place simultaneously. The emergence of resistance from the bureaucratic apparatus indicates that there is a neglected part in the change, namely the aspects of agensial capacity. This study found that the systemic and agensial aspects are both crucial to the sustainability of the changes bureaucracy. Model of bureaucratic reform that is implemented now is not changing the rationality underlying the workings of bureaucracy, so that despite the changes in the bureaucratic procedures, but the overall system has not fundamentally changed because the rationality that drives the system is still built on adherence to hierarchy and authority. By synthesizing concept of Weber and Foucault, this research contributes to develop theorisation of bureaucratic reform by offering a systems and agencies approaches in managing change. This study looked at that agensial capacity as important aspect to consider in designing the reform of the bureaucracy because this capacity allow the emergence of new expertise as the rationality that made the bureaucrats more responsive to changes.

Kata Kunci : reformasi birokrasi (bureaucratic reform), pendisiplinan (discipline), perlawanan (resistance), rezim kompetisi (competition regime)