Analisis Pengelolaan Dan Penyajian Saldo Anggaran Lebih pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2010-2015

AFFIFAH N ASSYAYUTI, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak., CA

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa LKPP belum pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Salah satu permasalahan berulang yang selalu menjadi temuan adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus untuk mengeksplorasi pengelolaan SAL, faktor-faktor yang berimplikasi terhadap pengelolaan dan penyajian SAL, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menindaklanjuti temuan BPK terkait SAL. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan lima belas informan terpilih dan studi dokumen yang berkorelasi terhadap SAL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan SAL terutama pada penetapan saldo awal, SiLPA/SiKPA, koreksi pembukuan, transaksi-transaksi yang memengaruhi SAL, serta penyajian saldo fisik dan catatan SAL. Permasalahan tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi antara auditor dengan auditee, kelemahan pada rekonsiliasi, pemantauan, koordinasi, basis data dan koreksi, regulasi, serta dukungan teknologi. Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan perbaikan melalui penerbitan regulasi, penemuan formula SAL, perbaikan sistem rekonsiliasi, proaktif terhadap pelaporan hibah, pemutihan saldo kas di bendahara pengeluaran, dan peningkatan pemantauan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam perbaikan pengelolaan SAL oleh pemerintah melalui pemusatan upaya perbaikan pada titik-titik kelemahan yang terdapat pada sistem pengelolaan dan pelaporan SAL serta dapat menambah referensi penelitian mengenai SAL.

The Central Government Financial Statement (LKPP) serves as an accountability measurement for the implementation of National Expenditure and Revenue (APBN). The results of examination by Audit Board of Indonesia (BPK) show that LKPP has never received unqualified opinion (WTP). One recurring problem of LKPP is Excess Budget Balance (SAL). This study is qualitative research with case study strategy which aims at exploring the management of SAL, the implicating factors to SAL management and presentation, and the efforts made by the government to follow up Audit Board findings on SAL. Data were collected through interviews with fifteen informants and documents related to SAL. Research results showed that there are some problems in SAL management especially on the determination of the initial balance, SiLPA/SiKPA, accounting correction, transactions which affect SAL, and presentation of physical balance and SAL record. These problems can be attributed to the differences in perception between the auditor and the auditees, weak reconciliation, monitoring, coordination, database and correction, regulations, and technology support. To overcome these problems, the government has made improvements through the the issuance of regulations, improvement in reconciliation system, proactive action towards grants report, write off the cash balance in the treasurer expenditures, the invention of SAL formula and improvement in monitoring. This research is expected to contribute to the improvement of SAL management directly to the weakness of SAL management and reporting, and also expected to serve as a research reference.

Kata Kunci : Saldo Anggaran Lebih, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, perbedaan persepsi, rekonsiliasi, pemantauan, koordinasi, basis data, koreksi, regulasi, dukungan teknologi, kualitatif