Konflik Peraturan Kepemilikan Aset Daerah Akibat Pemekaran Daerah (Studi Kasus Peraturan Kepemilikan Aset Daerah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Pemerintah Kota Baubau)

LAODE ALMUNAWAR MOMO, Andi Sandi Antonius T.T

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Pertentangan aturan antara aturan pelaksana dengan undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan Kota Baubau sehingga terjadi disharmonisasi antara undang-undang dan aturan pelaksananya yaitu PP No. 29 Tahun 2003 terhadap UU No. 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau yang mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antara Pemerintah Kabupaten Buton dan Pemerintah Kota Baubau hingga sampai saat ini. Dimana seharusnya materi muatan aturan pelaksana tidak boleh menyimpang dari materi muatan Undang-Undang yang bersangkutan dan Peraturan Pemerintah harus bersifat administratiefrechttelijk sehingga tidak dapat menciptakan norma hukum yang baru yang berada diluar undang-undang. Ada 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi focus kajian dalam penulisan ini, yaitu 1). Mengapa peraturan dalam kepemilikan aset daerah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Pemerintah Kota Baubau mengakibatkan konflik ?, 2). Bagaimanakah seharusnya kepemilikan asset daerah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Pemerintah Kota Baubau agar tidak terjadi konflik?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan normatif empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait dan fakta yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa konflik peraturan kepemilikan aset daerah antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Pemerintah Kota Baubau Mengakibatkan Konflik Peraturan karena adanya ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu 1 (satu) tahun penyerahan aset oleh Pemerintah Kabupaten Buton kepada pemerintah Kota Baubau dalam UU No.13 tahun 2001. Agar tidak terjadi konflik peraturan yaitu dengan merujuk pada ketentuan hierarkisitas bahwa peraturan yang lebih rendah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya maka Pasal 3 ayat (1) PP No. 29 Tahun 2003 telah bertentang dengan kemauan seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kabupaten Buton dan Kota Baubau. Dengan demikian ada dua (2) alternatif untuk mengakihiri konflik peraturan perundang-undangan yaitu melalui jalur Yudikatif dan Eksekutif

Regulatory conflict between implementing regulation and law governing the establishment of Baubau City caused disharmony between the law and its implementing regulation, namely Government 29 of 2003 and Law No. 13 of 2001 concerning The Establishment of Baubau City which resulted in prolonged conflict between Buton Regency Government and Baubau City Government until the present time. In principle, the content of the implementing regulation may not deviate from the content of the related legislation and the government regulation should be administratiefrechttelijk in nature so that it will not create new legal norms that are outside the law. There are 2 problem formulations as the focus of the research, namely 1) why did the regulation concerning regional asset ownership between Buton Regency Government and Baubau City Government result in a conflict :, 2) How should the regional asset ownership between Buton Regency Government and Baubau City Government be so as not to create conflict ?. This research employed normative juridical method with normative empirical approach, using the approach of related legislations and facts on the ground. Based on the results of the research, the present researcher obtained the answers to the given problems that the conflict between regional asset ownership regulations between Buton Regency Government and Baubau City Government resulted in a regulatory conflict because of the provision regulating one-year period in handing over assets by Buton Regency Government to Baubau City Government in Law No. 13 of 20012. In order to prevent a regulatory conflict by referring to the hierarchy of provisions that the lower regulation should be in conformity with and not in contradiction to the higher regulation, Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 29 of 2003 has contradicted to the willingness of all Indonesian, especially people of Buton Regency and Baubau City. Therefore, there are two alternatives to conclude the regulatory conflict, namely through judicial and executive means. Keywords: Regulatory Conflict, Regional Asset Ownership, As a result of Regional Proliferation, Buton Regency Government and Baubau City Government

Kata Kunci : Konflik Peraturan, Kepemilikan Aset Daerah, Akibat Pemekaran Daerah, Pemerintah Kabupaten Buton dengan Pemerintah Kota Baubau