Laporkan Masalah

PENERAPAN DISKRESI OLEH POLISI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (POLDA DIY) DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY)

MUHAMMAD IKBAL, Niken Subekti Budi Utami, S.H.,M.Si

2016 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penerapan Diskresi Oleh Polisi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Oleh : Muhammad Ikbal , NikenSubekti Budi Utami.SH,M.Si INTISARI Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan diskresi kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam penegakan hukum pidana dan bagaimana penerapan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum pidana ditinjau dari aspek penal policy. Penerapan diskresi kepolisian daerah istimewa Yogyakarta berpedoman pada ketentuan aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat serta berpedoman pada garis-garis kebijakan hukum pidana. Jenis penelitian adalah normatif empiris. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu dengan memilah data sekunder dan data primer kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dasar dan pengaturan hukum serta pertimbangan yang digunakan kepolisian daerah istimewah Yogyakarta dalam penerapan diskresi adalah menerapkan beberapa teori maupun doktrin serta mengacu pada beberapa peraturan UU No 2 tahun 2002, UU No 8 Tahun 1981, KUHP, UU No 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003, Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012, dan Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011. Penerapan diskresi kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dapat diterapkan oleh penyelidik maupun penyidik melalui pendekatan keadilan restoratif pada kasus tertentu saja, penyelsaian dengan cara ini merupakan bentuk perlindungan kepada pelaku maupun korban dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai. Kata Kunci : diskresi, kepolisian, kebijakan hukum pidana

THE APPLICATION OF POLICE DISCRETION BY POLICE IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA POLICE DEPARTMENT BASED ON THE PENAL POLICY By: Muhammad Ikbal , NikenSubekti Budi Utami, SH, M.Si Abstract The aims of this research are to determine the setting of police discretion in Special Region of Yogyakarta Police Department regarding the criminal law enforcement and how to apply the police discretion regarding to the criminal law enforcement based on the penal policy aspect. The application of this police discretion in Special Region of Yogyakarta, is based on the provision of the written and unwritten rules existed in the society, also it is based on the penal policy lines. The type of this research is the empirical normative research. It is a descriptive qualitative research, which is sorting the secondary and primary data. Then those data are analyzed to obtain the conclusion. The result of this research is; First, basic and application of the law as well as consideration used by the police in Special Region of Yogyakarta Police Department, regarding to the application of the discretion, is using some theories, and doctrines, also reffers to some regulations such as the Act No. 2 of 2002, Act No. 8 of 1981, Act No. 30 of 2014 related to the government administration, Criminal Code, Government Ordinance No. 2 of 2003, The Chief of Police Regulation No. 14 of 2012, and The Chief of Police Regulation No. 14 of 2011; Second, to the aplication of this police discretion in Special Region of Yogyakarta Police Department. It can be done by the intelligence and investigator using the restorative justice approach on the certain case only. This kind of settlement is the kind of offenders and victims protection by the mean to reach the deal. Keyboards: discretion, police department, penal policy

Kata Kunci : diskresi, kepolisian, kebijakan hukum pidana

  1. S2-2016-352056-abstract.pdf  
  2. S2-2016-352056-bibliography.pdf  
  3. S2-2016-352056-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2016-352056-title.pdf