ANALISIS DETERMINAN KORUPSI DI INDONESIA TAHUN 2006�2015

ageng rian adriyanto, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., C.A.

2016 | Tesis | S2 Ekonomika Pembangunan

Korupsi sebagai suatu konsep yang sangat kompleks dan multi-dimensional secara umum dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau kekuatan publik untuk kepentingan pribadi. Oleh karena korupsi telah mengakar di dalam struktur ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum Negara Indonesia, maka korupsi dapat membahayakan kehidupan bangsa dan bisa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem desentralisasi yang sedang dijalankan negeri ini. Desentralisasi yang awalnya diharapkan akan mengurangi tindakan korupsi di dalam pemerintahan, justru semakin menyuburkan praktek korupsi hingga ke daerah-daerah. Tujuan penelitian ini adalah berupaya secara empiris menguji sebuah model yang menghubungkan beberapa faktor ekonomi, seperti inflasi dan PDRB per kapita, faktor non-ekonomi berupa Indeks Pembangunan Manusia, dan faktor-faktor desentralisasi fiskal yaitu pajak daerah, belanja barang dan jasa daerah, dan kemandirian daerah terhadap korupsi dengan data cross-section pada 25 kota di Indonesia menggunakan angka rata-rata selama periode 2006-2015 dengan regresi model Tobit. Secara empiris, diperoleh hasil bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap korupsi. Sementara itu, variabel desentralisasi fiskal berupa pajak daerah, belanja barang dan jasa, dan tingkat kemandirian keuangan serta variabel ekonomi yaitu PDRB per kapita dan inflasi tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap korupsi.

Corruption is a very complex and multi-dimensional concept that in general can be defined as the abuse of authority or public power for private benefit. Therefore, corruption has been deeply embedded in the structure of economic, politic, social, cultural, and applicable Indonesian law, then corruption could endanger the life of the nation and could erode public confidence in the decentralized systems that applied in this country. Decentralization is initially expected to reduce corruption in the government system, but instead enrich corrupt practices to the regions. The purpose of this study is to empirically test a model that linking several economics factors, such as inflation and the GDP per capita, then non-economic factor such as Human Development Index, and fiscal decentralization factors: local taxes, local government expenditures, and the regions autonomy level with corruption in a cross-section data of 25 cities in Indonesia in the average rate of 2006-2015 period using Tobit regression model. The empirical findings of this research suggest that the human development index are found statistically positive and significant determinants of corruption. Meanwhile, fiscal decentralization variables such as local taxes, spending on goods and services, and the level of financial independence as well as the GDP per capita and inflation as the economic variables was not statistically significant as a determinant of corruption.

Kata Kunci : Korupsi, Desentralisasi Fiskal, Faktor Ekonomi dan Non-Ekonomi, Analisis Regresi Model Tobit