KOMUNIKASI DAN KETERBUKAAN INFORMASI DI BADAN PUBLIK (Studi pada Implementasi Kebijakan Komunikasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI pada 2010-2015)
BESTANTIA INDRASWATI, Dr. phil. Ana Nadhya Abrar, M.E.S.
2016 | Tesis | S2 Ilmu KomunikasiUndang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai kebijakan komunikasi menuntut Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, juga menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) adalah salah satu Badan Publik yang wajib menjalankan UU KIP. Sebagai lembaga negara, BPK bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah, yang hasilnya berbentuk laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Laporan hasil pemeriksaan tidak hanya penting untuk dibuka pada pihak yang diperiksa (auditee) dan pemerintah, namun juga penting dibuka untuk publik dan kalangan media. Hal ini agar publik dapat memonitor kinerja pemerintah, mencegah penyelewengan dan kecurangan mengarah pada korupsi, bahkan mengawasi kinerja BPK dalam melakukan pemeriksaan. Namun dalam praktiknya, masih terjadi batasan-batasan dan pengendalian akses informasi, khususnya informasi tentang Laporan Hasil Pemeriksaan. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana implementasi UU No. 14 Tahun 2008 di BPK pada 2010-2015. Dengan metode studi kasus, penelitian ini berupaya menjelaskan semua hal terkait individu, kelompok, organisasi, juga peristiwa terkait pelaksanaan UU tersebut di BPK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan komunikasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP selama 2010-2015 masih buruk. Meskipun implementasi sudah berjalan baik dalam hal pemenuhan sumber daya dan perangkat aturan, namun masih buruk dalam hal kecenderungan atau pemahaman dari para pejabat dan akses informasi melalui website. BPK masih mengutamakan keterbukaan dalam lingkup penyampaian informasi pemeriksaan kepada publik, belum mencakup informasi tentang pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan BPK. Faktor BPK yang merasa harus hati-hati mengakibatkan pembatasan akses informasi. Perlu dilakukan upaya sosialisasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi untuk akses yang memudahkan publik, serta pemuatan informasi Laporan Hasil Pemeriksaan di website dalam ringkasan eksekutif dan pemuatan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Sehingga UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai kebijakan komunikasi diimplementasikan lebih baik lagi di BPK untuk menjamin hak publik memperoleh informasi.
Act of The Republic of Indonesia Number 14 of 2008 on Public Information Openness as communication policy requires public agencies to provide, deliver, also publish public information under their authority to the public information requester. The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK) is one of the public agencies that has to participate in the Act. As a public agency, the BPK assigned to conduct audit on the management and financial responsibilities of countries and regions, which the result form are government financial statement both central and local governments, performance inspection report, and audit with special purpose report. The audit report is not only important to be opened to the auditee and the government, but also to public and media, so that public can monitor the government’s performance, prevent fraud that leads to corruption, even supervise the BPK auditors in their audit assignment. However, in practice, the restrictions and control of information access still happening, especially information about Audit Reports. This research analyzes how the implementation of Act of The Republic of Indonesia Number 14 of 2008 on BPK in 2010-2015. With the case study method, this research try to explain all matters related to individuals, groups, organizations, as well as events related to the implementation of the Act in BPK. The results of this research indicate that the implementation of the communication policy of the Act No. 14 of 2008 during 2010 to 2015 in BPK is still in bad condition. Although the implementation is going well in terms of resources and the fulfillment of the rules, but still bad in terms of the understanding of internal officials and access to information through the BPK website. BPK still focused on the opennes in the scope of information delivery to public, and excluded information about decision-making, as well as the establishment of BPK policies. The factor toward BPK’s circumspection about their information lead to the restrictions on access to information. BPK need to continue the ongoing socialization, exploiting information technology to facilitate public access, as well as posting the information about executive summary of audit reports and follow-up on audit results in the website. So that the implementation of Public Information Openness Act as communication policy in BPK will be better to ensure the public’s right to get information.
Kata Kunci : implementation, Act on Public Information Opennes, communication policy, public agency
