Elemen Agama di Ruang Publik Dalam Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa

PARTIGOR DAUD P S, Dr. Kelli A Swazey

2016 | Tesis | S2 Agama dan Lintas Budaya

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana elemen agama muncul di muka publik dalam studi kasus reklamasi Teluk Benoa. Dalam studi kasus ini elemen agama mengacu pada legitimasi teologis berupa klaim kesucian kawasan Teluk Benoa yang dilandasi oleh ajaran Hindu Bali untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Selain itu elemen agama juga merujuk pada organisasi agama, dalam studi kasus ini Parisada Hindu Dharma Indonesia, dalam merespon rencana reklamasi Teluk Benoa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui potensi legitimasi teologis untuk muncul dan berperan dalam ruang publik. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kemunculan elemen agama di ruang publik ikut mendukung fenomena kebangkitan agama. Selain itu penelitian ini bertujuan melihat bagaimana peran dan upaya organisasi agama dalam memberikan pengaruh kepada kebijakan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori nalar publik yang diajukan oleh John Rawls tidak valid. Legitimasi teologis yang bersifat eksklusif nyatanya digunakan secara eksplisit dalam studi kasus ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan bagaimana wacana kawasan suci yang dilandasi oleh ajaran Hindu Bali digunakan untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa dikotomi antara negara dan agaam perlu dipertanyakan ulang karena agama bukan merupakan entitas tunggal. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai majelis tertinggi agama Hindu di Indonesia ikut merespon rencana reklamasi Teluk Benoa dengan mengeluarkan klaim akan kesucian kawasan Teluk Benoa. Keputusan tersebut akan direkomendasikan kepada pemerintah agar mempertimbangkan kembali kebijakan untuk mereklamasi Teluk Benoa. Studi kasus ini menunjukkan elemen agama mempunyai potensi untuk muncul di ruang publik. Kemunculan tersebut juga mempunyai signifikansi yang bersifat politis yang secara langsung maupun tidak mendukung fenomena kebangkitan agama.

This research examines how religious elements appear in public sphere in the case study of reclamation of Benoa Bay. In this case study, religious element refers to theological legitimation in the form of claim of sacredness of Benoa Bay based on Balinese Hinduism teaching that is used in rejecting the proposed reclamation of Benoa Bay. Besides that, religious elements also refers to religious organization, in this case study is Parisada Hindu Dharma Indonesia, in responding the proposed reclamation of Benoa Bay. The objective of this research is to know the potency of theological legitimation to appear and has a role in public sphere. Another objective of this research is to prove that the appearance of religious elements in public sphere supports the phenomenon of religious resurgence. Besides that, this research aims to see the role and effort of religious organization in giving influence to the policy. The result of this research shows that the theory of public reason proposed by John Ralws is not applicable. Theological legitimation that is exclusive is used explicitly in this case study. That is showed by how the discourse of sacred sites is used in rejecting the proposed reclamation of Benoa Bay. In larger context, this research shows that the dichotomy between state and religion need to be questioned due to religion is not a single entity. Another result of this research shows that Parisada Hindu Dharma Indonesia as the supreme council of Hinduism in Indonesia responds the proposed reclamation of Benoa Bay by issuing an edict claims the sacredness of Benoa Bay. That edict will be recommended to the government in order to revise the policy to reclaim Benoa Bay. This research shows religious elements have a potency to appear in public sphere. That appearance has political significances and supports the phenomenon of religious resurgence.

Kata Kunci : kawasan suci, organisasi agama, ruang publik