FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MERAUKE

VINSENCO R. SERANO , Dr.Erwan Agus Purwanto

2016 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksaan APBD di Kabupaten Merauke belum optimal yaitu pada tahap perencanaan/penyusunan RAPBD mekanisme yang ditempuh belum sepenuhnya menjaring aspirasi masyarakat oleh pihak eksekutif dan DPRD. Pada tahap pembahasan APBD, penempatan pos-pos anggaran kurang memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat sebagai akibat dari mekanisme pembahasan yang masih mengacu pada pengalaman APBD tahun lalu dan cenderung pada pendekatan yang bersifat kesepatan-kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif yang kurang sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja.Pada tahapan pelaksanaan APBD, pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring kelapangan dan rapat kerja (evaluasi) ternyata masih mengalami kendala teknis maupun kendala yuridis, sementara pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) bupati sebagai tindakan evaluasi terdapat perbedaan aspek politik dalam mempertahankan kredibilitas penguasa demi eksistensi kepemimpinannya dan mengabaikan aspek teknis yang semestinya diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan APBD untuk mengukur hasil kinerja aparatur (eksekutif) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD, dibutuhkan suatu standard kerja terhadap prioritas pembangunan untuk dilihat sinkronisasi dengan penggunaan pos anggaran pada APBD dan pemantauan kinerja pemerintah secara berkala tiap bulan untuk mendeteksi adanya penyimpangan yang terjadi secara dini.Pemberdayaan anggota DPRD dengan memahami secara mendalam penggunaan pos-pos anggaran dalam sector pembangunan maupun anggaran rutin yang diajukan pihak eksekutif.Peningkatan fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati dilakukan melalui penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Merauke.

Based on results and analyses, it was found that controlling function that the DPRD (Local Legislative Assembly) on the APBD in Meraukedistrick regency had not been optimally performed yet. This was true in planning/arrangement stages of the APBD (Local Budged Draft), the mechanism that the executives adopted had not fully accommodated public aspirations to be stated by the DPRD as the general policies and directions (AKU) of the APBD. In the APBD discussion, available budgeting posts, in fact, had not considered priority scale of public needs as resulted from discussed mechanism referring of the previous-year APBD and they tended to be based on agreements between the executives and legislative and less fulfilled the performance-based budgeting principles. In the realization stage of APBD, controlling performed through field monitoring activities and work-metting (evaluation) actually had encountered technical and juridical obstacles. Meanwhile, controlling the Responsibility Report (LPJ) of regent as evaluation measure faced political aspects differences in maintaining the credibility of authority for the sake leadership existence. Also, it neglected technical aspects that should be directed to the APBD management ang exploitation to measure performance results of apparatus (executives) in order to realize good governance. The research recommends that to optimize controlling function of the DPRD in the APBD realization, warking standard on prioritized development to identify its synchronization with implemented budgeting posts on the APBD and monthly regular monitoring toward government pervormance to early detect available deviation are required.The empowerment of the DPRD members is performed through understanding better budgating posts in development sectors and routine budged that the executive propose. Improved controlling function of the DPRD (Local Legislative Assembly) on the Responsibility Report (LPJ) of Regent should be performent through governments pervormence assessment that ultimately leads to good governance indicated from minimum deviation of realized APBD in Meraukedistrick.

Kata Kunci : Pengawasan, DPRD dan Otonomi Daerah