PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/ PUU-X/ 2013 DI KABUPATEN SLEMAN

YUVENTIUS KHESTANON JOKO ISNANTO, Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang diajukan sehubungan dengan Peran Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan Penjatuhan Sanksi bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana, yaitu pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang telah melakukan tindak pidana setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013 dan Peran MPD dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang telah melakukan tindak pidana dan bagaimana status hukum jabatan Notaris bagi Notaris yang telah dipidana. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan baik data primer dari responden dan narasumber maupun data sekunder. Sebagai penelitian hukum, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer. Kemudian data yang diperoleh tersebut diolah secara deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris tetap menjalanan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua Notaris di wilayah kewenangan MPD tersebut, meskipun salah satu tugasnya telah dipangkas dengan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2013, namun secara moral MPD dapat memberikan pesan moral dan saran-saran bagi Notaris agar dapat menjalankan Jabatannya sesuai dengan aturan Jabatan Notaris yang berlaku serta menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. Kedua, Peran Majelis Pengawas Daerah sangat penting dalam pelaksanaan Penjatuhan Sanksi bagi Notaris yang telah melakukan tindak pidana. MPD sebagai lembaga pengawas Notaris pada jenjang pertama dapat secara pro aktif untuk menyikapi tindakan-tindakan pidana yang telah dilakukan Notaris dengan segera memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah kemudian Majelis Pengawas Pusat dan Menteri Hukum dan HAM RI. Rekomendasi tersebut adalah Pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak Hormat. Serta atas sanksi tersebut MPD dapat dengan segera menunjuk Notaris lain untuk menjadi pemegang Protokol Notaris yang tersangkut Pidana tersebut. Mengenai status ukum Jabatan Notaris yang telah dipidana secara hukum sebelum dijatuhi sanksi pemberhentian baik sementara atau dengan tidak hormat masih dapat melaksanakan jabatannya, akan tetapi secara etika moral Notaris yang bersangkutan seharusnya tidak dapat melaksanakan jabatannya.

This research aims to find the answers to the problems proposed in relation to the role of the Local Supervisory Council on the implementation of the imposition of sanctions for Notaries Performing Crime, which are the task performed by Local Supervisory Council on the Notary who commits a criminal action after the issue of the Decree of Constitutional Court No. 49 / PUU-X / 2013, the role of the MPD in the imposition of sanctions for Notary who commits a crime, and the legal status of the Notary profession of the Notary who is convicted. To answer these problems, this research uses both primary data from respondents and informants, and secondary data. As a legal research, secondary data is obtained from primary legal material in the form of legislation and secondary legal material to complement the primary legal material. Then, the obtained data is processed analytically descriptively. The finding of this research indicates, first, that the Local Supervisory Council of Notary performs their duties and authorities in guiding and supervising all Notary in the jurisdiction of the Local Supervisory Council, although one of their duties has been reduced by the Decree of Constitutional Court No. 49 / PUU-X / 2013. Morally, Local Supervisory Council can provide moral value and advice for Notary to carry out his profession in accordance with applicable rules of Notary and uphold the dignity of the Notary Profession. Second, the role of Local Supervisory Council is very important in the implementation of the imposition of sanctions for Notaries who commits criminal action. Local Supervisory Council as a supervisory agency of Notary on the first level can proactively address the criminal action committed by Notary by immediately provide recommendations to the Regional Supervisory Council, then, Central Supervisory Council, and Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. Those recommendations are a temporary suspension and dishonorable discharge. Regarding those sanctions, Local Supervisory Council could immediately appoint another Notary to hold the Notary Protocol of the Notary who commits a crime. Regarding the legal status of the Notary who is legally convicted before the sanctions of dismissal either temporarily or dishonorably is being imposed, a Notary is still able to carry out his profession, but ethically Notary who is convicted should not be able to carry out his duties.

Kata Kunci : Peran MPD, Sanksi Pidana Notaris.