Kemandirian kota Surakarta ditinjau dari posisi pendapatan asli daerah dan kemungkinan pengembangannya

ASTUTI, Suryatini Budi, Rr, Dr. Arief Ramelan Karseno, MA

2001 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian, posisi Pendapatan Asli Daerah dan jenis-jenis pajak dan retribusi yang masih dapat dikembangkara di Kota Surakarta. Dengan demikian manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan pembuatan kebijakan pada masa yang akan datang bagi Pemerintah Kota Surakarta, dalam upaya peningkatan kemampuan keuangan dengan cara mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya pajak dan retribusi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bagian Keuangan dan BAPPEDA Kota Surakarta, Biro Keuangan Propinsi Jawa Tengeh, serta Biro Pusat Statistik Jawa Tengah. Dalam penelitian ini alai analisis yang digunakan adalah Indikator Desentralisasi Fiskal, analisis posisi PAD serta matriks klasifikasi pajak dan retribusi. Hasil analisis yang dipecoleh menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Surakarta selama periode pengamatan 1995/1996 sampai dengan 1999/2000 berkisar antara 20% sampai 36% dengan kecenderungan menurun. Adapun posisi PAD dilihat dari perbandingan indeks penampilan PAD adalah kuat, akan tetapi juga mengalami kecenderungan melemah. Dilihat dari pertumbuhan standar masing-masing sumber PADnya, penerimaan dari pajak daerah dan penerimaan lain-lain memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, sedangkan retribusi daerah dan bagian laba BUMD memiliki tingkat pertumbuhan rendah. Dari hasil pengklasifikasian jenis-jenis pajak dan retribusi diperoleh jenis pajak/retribusi yang termasuk kategori prima adalah pajak hotel dan restoran, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir jalan umum. Termasuk kategori berkembang adalah pajak reklame, pajak pemanfaatan air bawah tanah, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat retribusi penjualan produk usaha daerah dan retribusi ijin gangguan. Termasuk kategori pajaklretribusi potensial adalah ,pajak penerangan jalan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pasar dan retribusi terminal. Dan yang terbelakang adalah pajak hiburan, retribusi biaya cetak KTP dan akte, retribusi tempat parkir, retribusi rumah potong hewab, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penyeberangan di atas air dan retribusi ijin mendirikan bangunan.

The objectives of this research are to analyze the level of decentralization and the position of Local Government Original Receipt and to identify which taxes and retributions that can be improved in Surakarta Municipality. So, the result of this' research can be a consideration in the making of Local Government prudences for increasing the fiscal performance by improving taxes and retributions. This research used secondary datas that consist of Gross Regional Domestic Product and Local Government Original Receipt of Surakarta Municipality and Central Java. That datas were obtained from Financial Division of Surakarta Municipality, Financial Bureau of Central Java and Central Bureau of Statistics. The analysis methods of this research were Fiscal Decentralization Indicator analysis, Fiscal Position analysis and Classification of Taxes and Retributions Matrix. The result of this research shows that the fiscal decentralization degree of Surakarta Municipality in research period is variated. The range of that variation is 20% up to 36% by decreasing tendency. The fiscal position based on the Local Government Original Receipt performance index is strong, but there is a decreasing tendency, too. Meanwhile, the fiscal position based on the standard growth of Local Government Original Receipt sources, the tax receipts and other receipts have the high growth level, but the local retribution receipts and Local Government Corporation have the low growth level. The classification of taxes and retributions identifies that hotel and restaurant tax, health services retribution and on the street parking retribution are prime taxes and retributions. The developing taxes and retributions are advertisement tax, underground water using tax, funeral services retribution, local wealth using retribution, villa retribution, local product selling retribution and interference licence retribution. The potential taxes and retributions are street lighting tax, cleanlines services retribution, market retribution and terminal retribution. And the disadvantaged taxes and retributions are entertainment tax, official document and identity card printing cost retribution, parking place retribution, butchering house retribution, recreation and sport place retribution, surface of water crossing retribution and building licence retribution.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah