KRITERIA SESEORANG TIDAK CAKAP DAN IMPLIKASI TERHADAP SUATU PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 153./PDT.G/PN.JKT-BRT JO. PUTUSAN NO. 3124 K/PDT. 2013 JO. PUTUSAN NO. 53/PDT.G/PN.JKT.SEL).

IRFAN IMANUEL, Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Pembahasan mengenai kriteria seseorang tidak cakap dan implikasi terhadap pembatalan akta jual beli adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pembatalan suatu perjanjian akibat tidak terpenuhinya salah satu syarat subjek hukum dalam sebuah pernjanjian yaitu tentang seseorang yang tidak cakap hukum. Pembahasan yang dilakukan bersifat yuridis normatif yaitu meneliti asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum, dan sistematika hukum yang berlaku sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap permasalahan melalui data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga memberikan pemahaman yang bersifat komprehensif. Obyek pembahasan menitikberatkan pada penetapan seseorang tidak cakap diluar dari kriteria sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1330 KUHPerdata yaitu seseorang yang belum dewasa dan seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan . Hasil dari penelitian menunjukkan seseorang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata hanya terdapat 2 (dua) kriteria yaitu seseorang yang belum dewasa dan seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan, namun dalam prakteknya terdapat sebuah putusan yang menyatakan seseorang tidak cakap hukum diluar kriteria di atas. Majelis Hakim menetapkan subjek hukum tersebut tidak cakap hanya dengan berdasarkan bukti berupa rekam medis, dimana rekam medis saat ini di dalam dunia kedokteran tidak hanya berfungsi sebagai berkas yang berisikan catatan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien tetapi juga sebagai bukti dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesahatan RI No.: 269/MENKES/PER/III/2008 sehingga dengan dengan bukti rekam medis tersebut bahwa subjek hukum tersebut tidak cakap maka pernjanjian yang tertuang dalam akta jual beli dapat dibatalkan karena tidak memenuhui syarat subjektif suatu perjanjian.

The discussion upon criteria incompetent person and implication on deed of sale & purchase cancellation is to more understand the process on deed of sale & purchase cancellation due to non-fulfillment one of the requirements of legal subjectst in persons incompetent to undertake agreements. The discussion examined normative jurisdical is to study upon the principles of law, legal rules and law that apply systematically in order to describe the problem through the collected data, then analyzed them qualitatively so the data can provide a comprehensive understandings. The object of the discussion focused on the determination of a person is incompetent beyond the criteria that have been regulated in Article 1330 of the Civil Code that someone minors and someone who is placed under guardianship. The result of this study indicate a person is not competent under Article 1330 of the Civil Code there are only two (2) criteria, someone who is minors and someone who is placed under guardianship, but in practice there is a decision declaring a person incapable of law beyond the criteria above. The judges set a legal subject is not competent just by virtue of the evidence of the medical records, where medical records are currently in the medical world does not only serve as the file containing the record documents on his identity, examination, treatment, action and other services that have been given to patients but also as evidence in law enforcement process as set forth in the Act No. 29 Year 2004 on Medical Practice and Based on Minister Of Health Republic Of Indonesia No .: 269 / Menkes / Per / III / 2008 so that by the evidence of the medical records that the subject of the law is not capable then the agreements contained in the deed of sale can be canceled for not meeting subjective terms of an agreement.

Kata Kunci : Perjanjian, Pembatalan Perjanjian, Tidak Cakap Hukum.