Evaluasi Sistem Perencanaan Penggunaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Kabupaten Ngawi)
R. NUGROHOARDI, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA.
2016 | Tesis | S2 AkuntansiDengan semakin besarnya dana yang mengucur ke desa, sistem perencanaan menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan dalam penggunaan dana desa. Namun demikian, pemerintah tidak memperhatikan kualitas perencanaan penggunaan dana desa. Hal tersebut disebabkan belum terdapat instrumen yang dapat digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa. Riset ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa dan mengembangkan instrumen yang dapat digunakan sebagai panduan dalam mengevaluasi sistem perencanaan penggunaan dana desa yang berbasis hasil. Riset ini dilakukan terhadap dua desa di Kabupaten Ngawi yang memiliki tipologi dataran tinggi dan tanah datar. Analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen dan wawancara yang mendalam. Hasil riset ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di desa tidak memiliki keterampilan (skillsets) dalam mendesain alur dan mekanisme perencanaan penggunaan dana desa. Meskipun persentase kesesuaian perencanaan program dan kegiatan dana desa dengan peraturan mencapai 92,3% dan persentase kesesuaian jumlah biaya (anggaran) program dan kegiatan dana desa mencapai 97,5%, namun belum bisa mencerminkan tingkat kualitas dari perencanaan penggunaan dana desa. Pemerintah desa hanya berupaya dana desa bisa terserap habis tanpa memperhatikan hasil yang diperoleh. 64 indikator kinerja program dan kegiatan yang terdiri atas 14 indikator kinerja program dan 50 indikator kinerja kegiatan, hanya berorientasi pada kualitas upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pemberi layanan, hanya 2 indikator kinerja program yang berorientasi pada hasil, itupun sebatas kuantitas. Proses dalam sistem perencanaan penggunaan dana desa terjadi karena tekanan atau paksaan dari struktur (pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat) dengan alasan kepatuhan terhadap regulasi (koersif isomorfisma).
As the amount of village fund increased, good planning of its use is becoming necessary. However, the government has not focused on the quality of village fund use planning, because there is no instrument to evaluate the village fund use planning system. This study was aimed to evaluate village fund use planning system and develop evaluation instrument of result based village fund use planning system. This study was conducted on two villages in the District of Ngawi with highlands and lowlands typology. Data analysis was conducted qualitatively, with data collected from document analysis and in-depth interview. The result showed that human resources in the villages did not possess required skill sets of designing flow and mechanism of village fund use planning. Even though the suitability percentage of programs and activities with the regulations reached 92.3% and the suitability percentage of total cost (budget) programs and activities reached 97.5%, it did not reflect the quality of the planning. Village government only focused on full fund absorbance without considering the results. 64 performance indicators of program and activity that consisted of 14 program indicators and 50 activity indicators, showed that the planning only focused on government�s effort quality as service provider, while only 2 indicators that showed the planning focused on result quantity. No indicators showed the planning focus on result quality.Process in village fund use planning system occurred due to pressure or force from structure (central and local governments) in order to comply with the regulations (coercive isomorphism).
Kata Kunci : alur dan mekanisme, indikator kinerja, koersif isomorfisma/ flow and mechanism, performance indicator, coercive isomorphism