KONFLIK TANAH TNI AL - MASYARAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN WILAYAH (STUDI TENTANG PROYEK PEMUKIMAN ANGKATAN LAUT KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG)

Y. SIGIT BUDIATMOKO, Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si;Prof. Dr. Djoko Soerjo,MA

2016 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konflik tanah TNI AL dan masyarakat dalam pembangunan pemukiman TNI AL di Prokimal Kabupaten Lampung Utara dan implikasi konflik tanah TNI AL dan masyarakat terhadap Ketahanan Wilayah Prokimal Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara terhadap tokoh masyarakat, pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat TNI AL dengan memusatkan kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang terkini yang dipermasalahkan, dimana secara khusus, subyek yang diteliti terdiri dari satu kesatuan secara mendalam,sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap pada kasus tersebut. Hasil penelitian diketahui bahwa penyebab terjadinya konflik tanah di Prokimal Kabupaten Lampung Utara, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kurang baik dalam melakukan tertib administrasi, disisi lain TNI AL melakukan kerjasama sewa (PKS) lahan dengan pihak swasta (dimana hal ini dilarang undang-undang). Adanya batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, klaim dari Negara/Pemerintah, kehilangan saksi dan pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurang sosialisasi. Sedangkan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kepala adat adalah faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah. Faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga yang muncul pada saat musyawarah sengketa telah menemukan solusinya para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya mengajukan keberatan sehingga muncul masalah baru. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: a) Terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Pusat dan Daerah, b) terjadinya penyerobotan lahan TNI AL oleh Masyarakat Lampung , c) tujuan Pemerintah Daerah untuk mempercepat kemajuan daerah dan diharapkan sebagai penjaga hasil pertanian, tidak dapat terwujud dengan sepenuhnya, d) mempengaruhi Instabilitas Wilayah yang berimplikasi negatif terhadap Ketahanan Wilayah di Kabupaten Lampung Utara.

The purpose of this study to know the land conflicts Navy and the community in the construction of settlements in Prokimal Navy North Lampung Regency and the implications of land conflicts Navy and community Resilience Prokimal Region North Lampung regency.This study used qualitative methods, collection techniques through observation, interviews with community leaders, local government officials and Officers of the Navy by centralizing the case of intensive and detailed background on the current issue, where in particular, the subject under study consists of a single unit in depth, so the result is a complete overview on the case. The survey results revealed that the cause of the conflict over land in Prokimal North Lampung District, Lampung regency government of North poorly in conducting administrative order, on the other hand the Navy to cooperate rental (MCC) of land to the private sector (where it is forbidden law). Their communal land boundaries are not clear, the practice of injustice, the claim of State / Government, loss of witnesses and agents of history, the rising value of land economically, maintain social status, understanding one of the customs and lack of socialization. While the barriers that often occur in dispute resolution through the Chief of indigenous communal land are internal factors caused by the witness did not want to be a witness, unclear land boundaries and obscurity landowners. External factors are derived from third parties that arise during deliberations disputes have found the solution the parties have also agreed then there are the other parties appealed against that new problems arise. Conclusions from the study are as follows: a) The occurrence of crisis of public confidence in the central and local government, b) the occurrence of land grabbing Lampung people by the Navy, c) the purpose of Local Government to accelerate the progress of the region and is expected as a guard crops, can not be realized completely, d) affects negative implications Instability and Regional Resilience the area in the district of North Lampung.

Kata Kunci : Konflik, Tanah, Ketahanan Wilayah.