POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

ADITYA SAHUBURUA, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2016 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Secara normatif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sudah cukup antisipatif dalam menciptakan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan RUU Migas yang baru. Pembentukan peraturan perundang-undangan RUU Migas meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan telah mendekati proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Tujuan penulis membuat tesis ini adalah untuk mengkaji dan memahami mekanisme politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta menganalisis dampak politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Kewenangan Daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu lebih difokuskan pada penelitian dokumentasi yakni Studi dokumentasi Naskah Pembahasan RUU Migas. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pembentukan undang-undang selama ini belum memiliki karakter hukum responsif partisipatif karena belum didasarkan pada kepentingan masyarakat (participating interest). Hal ini terjadi karena proses pembentukan undang-undang dilakukan tanpa pelibatan masyarakat, walaupun prosedurnya memiliki dasar legalitas-formal sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Peraturan Tata Tertib DPR.

Normatively Act No. 10 of 2004 which has been enhanced by Act No. 12 of 2011, has been quite anticipatory in creating the formation mechanism of legislation the new oil and gas bill. Establishment of legislation after the bill includes the stages of planning, preparation, discussion, approval or stipulation and promulgation has approached the process of establishing legislation accordingly. The author's intent to make this thesis is to study and understand the mechanisms of legal political formation of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas, as well as analyze the impact of the legal political formation of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas of the Regional Authority. The research approach used by writer is normative. Data collection techniques used more focused on the documentation of research documentation Manuscript Studies Discussion oil and gas bill. The results obtained, namely the establishment of the legislation has not had a legal character responsive participatory because it is not based on the interests of society (participating interest). This occurs because the process of establishing legislation done without the involvement of the community, although the procedure has a formal legal basis in accordance to Law No. 10 of 2004 and the Rules of Procedure of the Parliament.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pembentukan RUU Migas