Evaluasi Proses Pelaporan Pertanggungjawaban Aset Tetap Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat)

IVANNA AGUSTINE, Abdul Halim, Prof., Dr., MBA., Ak., CA.

2016 | Tesis | S2 Akuntansi

Salah satu laporan pertanggungjawaban yang harus dikelola oleh SKPD Pendidikan ialah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menghasilkan aset tetap. Pertimbangan ini dikarenakan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih fokus pada pengelolaan aset tetap dan menjadi dasar dalam penilaian laporan keuangan daerah. Pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS yang tidak informatif dapat mempengaruhi proses pengelolaan barang milik daerah dan pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan SKPD. Penelitian ini mengambil kasus pada Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang memperoleh alokasi dana BOS, namun belum seluruhnya mengumpulkan pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS dan menemukan penyebab tidak terkumpulnya pelaporan tersebut. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan yang dipilih merupakan key informan dan pengumpulan informasi menggunakan teknik snowball sampling. Evaluasi dilakukan dengan menguji kesesuaian proses pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS berdasarkan kriteria yang telah disusun menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Permendagri No.62 Tahun 2011 dan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS. Penyebab tidak terkumpulnya pelaporan pertanggungjawaban tersebut disajikan dengan menggunakan display fishbone (diagram Ishikawa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian proses pelaporan pertanggungjawaban aset tetap dana BOS di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 64,2% yang tergolong sesuai dengan peraturan. Ketidaksesuaian pelaporan pertanggungjawaban tersebut antara lain disebabkan karena belum adanya prosedur berbentuk SOP (Standar Operasional Prosedur), kurangnya potensi sumber daya manusia dan pengawasan yang belum efektif.

One of the accountability reports that must be managed by education is the use of school operational assistance (BOS) funds, which resulted in fixed assets. This is because the consideration opinion of BPK is still focused on the management of fixed assets and the basis for the assessment of local financial statements. Reporting accountability fixed assets uninformative BOS funds can affect the process of regional asset management and fixed asset disclosures in the financial statements on education. This study takes the case on Kotawaringin West, especially in the Department of Education, Youth and Sports who obtained BOS funds allocated to schools but not entirely gather the accountability reporting of fixed assets of the fund. This study aimed to evaluate the process of accountability reporting fixed assets BOS and find the cause of the accumulation of such reporting. The method used the qualitative method with case study approach. Informants been a key informants and collecting information using snowball sampling technique. Evaluation is done by testing the suitability of the process of accountability reporting fixed assets BOS funds based on criteria which have been prepared in accordance with Government Regulation No. 71 In 2010, the Regional Accounting Policies West Kotawaringin, Permendagri 17 In 2007, Regulation 62 of 2011 and the Technical Instructions of Use and Accountability BOS funds. The cause is the accumulation of such accountability reporting is presented using the display fishbone (Ishikawa diagram). The results showed that the level of accountability reporting process suitability of fixed assets of BOS funds in the Department of Education, Youth and Sports West Kotawaringin amounted to 64,2 % were classified in accordance with the regulations. Non-conformance reporting such accountability is partly due to the absence of procedures shaped SOP ( Standard Operating Procedure ), the lack of human resources potential and ineffective supervision.

Kata Kunci : pelaporan pertanggungjawaban, aset tetap, bantuan operasional sekolah