PERAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM PENYEDIAAN DOKTER UMUM DAN DOKTER SPESIALIS PADA ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

MEYLANI L. GAINAU, Dr.dr Andreasta Meliala,Dipl.PH,M.Kes; Dr.dr. Dwi Handono S,M.Kes

2016 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Pemerintah daerah merupakan lembaga tertinggi yang mengurusi suatu sektor yang diserahkan di daerah dan menjadi pengatur aspek teknis di wilayah kerjanya. Ketidakmerataan tenaga kesehatan akan menimbulkan potensi melebarnya ketidakadilan kesehatan antara kelompok masyarakat. Salah satu peran peran pemerintah daerah adalah penyediaan tenaga dokter juga menentukan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pencapaian UHC. Tujuan: Untuk mengeksplorasi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis pada era Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kepulauan Aru. Metode: Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode studi kasus deskriptif dengan rancangan studi kasus tunggal terjalin. Metode yang digunakan, yaitu wawancara mendalam kepada Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Ketua DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Cendrawasih Dobo, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dokter spesialis, Kepala Bidang Keperawatan RSUD Cendrawasih Dobo, Bendahara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di RSUD Cendrawasih Dobo dan Bidan di RSUD Cendrawasih Dobo. Hasil: Berdasarkan hasil penelitian dari telaah dokumen menunjukkan bahwa pemberian insentif bagi dokter umum di puskesmas tidak mengalami perubahan atau kenaiakan sejak tahun 2012 sampai tahun 2016, sedangkan di RSUD Cendrawasih Dobo mengalami kenaikkan. Untuk ketersediaan rumah dokter dan long boat masih mengalami keterbatasan dan kekurangan. Kerjasama lintas sektoralnya juga masih bersifat pasif, dimana dari dinas kesehatan sendiri masih menunggu bantuan pasokan tenaga dokter umum dari Kementrian Kesehatan, dan dari rumah sakit melakukan kerjasama dengan UGM dan UNHAS dalam menyediakan tenaga dokter. Adapun penerapan peraturan pemerintah daerah tidak tegas dan belum terlaksana dengan baik. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru belum efektif karena pemberian insentif, kerjasama lintas sektoral bahkan penerapan peraturan daerah tidak berjalan dengan maksimal.

Background: Local government is local institution authorized on managing all technical aspect in their working area. Inequality of health providers would pose widening of health inequities between groups of people. Local government's role is ensure availability of doctors who also have an impact on implementation of National Health Insurance and encourage in achievement of universal health coverage. Objective: Explore the role of local government to improving availability of general doctors and specialist on era of National Health Insurance (JKN) in Aru Islands. Method: Study design was case study (single case embedded). Data collected used qualitative method and triangulation by indepth interview. Informant of this researched consist of district head, head of local parliament (DPRD), head of the 3rd commission parliament, head of health department, hospital directors of Cendrawasih Dobo public hospital, Head of agency for regional development (Bappeda), Specialist doctors, head of nursing division in Cendrawasih Dobo public hospital, head of financial division in Cendrawasih Dobo public hospital, exchequer of social security agency, and midwives in Cendrawasih Dobo public hospital Result: Result of document review showed incentives of general doctors in public health services unchanged or rised since 2013 until 2016, but incentives of general doctors in public hospital of Cendrawasih Dobo has increased. Availability of general doctors and long boat still limited and drawbacks. Cross sectoral collaboration accomplished passively, means Department of Health was still waiting for addition of general doctors from the Ministry of Health, but now hospital has been cooperating with the UGM and UNHAS to ensure supply of doctors. The application of government regulations was not firm and has not done well. Conclusion: The role of local government in Aru Islands is ineffective, because unequal incentives distribution, cross-sectoral collaboration and implementation of regional regulations have not run optimally.

Kata Kunci : Efektifitas peran pemerintah daerah, penyediaan, dokter umum, dan dokter spesialis