PENGUJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA OLEH MAHKAMAH AGUNG PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERDAYAAN DAERAH

ABDUL AZIZ NAZIHUDDIN, Prof. Dr. Muchsan, S.H

2016 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme review atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive review dan judicial review. Kedua mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan peraturan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut : (1) Mendeskripsi, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan pengujian yuridis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Agung dalam bidang pemberdayaan daerah. (2) Mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis bentuk hambatan-hambatan pengujian yuridis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Agung dalam bidang pemberdayaan daerah. (3) Menemukan solusi atas hambatan yang timbul dalam pengujian yuridis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang pemberdayaan daerah. Adapun permasalahannya adalah : (1) Bagaimanakah pelaksanaan pengujian yuridis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Agung dalam bidang pemberdayaan daerah; (2) Bagaimanakah bentuk hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengujian yuridis Perda Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Agung dalam bidang pemberdayaan daerah; (3) Bagaimanakah solusi atas hambatan pengujian yuridis Perda Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Agung dalam bidang pemberdayaan daerah. Penelitian mengenai Pengujian Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Agung Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Daerah ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara dengan nara sumber. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan deduktif karena berangkat dari hal-hal yang khusus yaitu putusan-putusan pengadilan ditarik kehal-hal yang sifatnya umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam pelaksanaan pengujian yuridis Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Agung menunjukkan perkembangan pengaturan atau dasar hukum yang dinamis. (2) Kendala normatif ini menjadikan bias putusan pengujian yuridis Mahkamah Agung tentang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengakibatkan pada pelemahan pemberdayaan daerah. (3) Lembaga yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian yuridis terjadi pasang surut.

Law and regulation administer two kinds of review or supervision of regional regulation, which are executive review and judicial review. Both mechanism may lead to cancellation of regional regulation. Departing from this issue, here are defined the objectives of this research: (1) to describe, investigate and analyze the execution of judicial review on Regional District/Municipal Regulation of regional empowerment by the Supreme Court; (2) to investigate, evaluate and analyze the obstacles in Supreme Court's judicial review on Regional District/Municipal Regulation of regional empowerment; and (3) to find the solution over the obstacles in Supreme Court's judicial review on Regional District/Municipal Regulation of regional empowerment. On the other hand, the questions of the research are: (1) How is the execution of judicial review on regional District/Municipal Regulation by Supreme Court's specifically regarding regional empowerment; (2) What are the obstacles in the execution of judicial review on regional District/Municipal Regulation by the Supreme Court's specifically regarding regional empowerment; (3) What are the solution of the obstacles in the execution of judicial review on regional District/Municipal Regulation by the Supreme Court's specifically regarding regional empowerment. This research of judicial review on Regional District/Municipal Regulation by the Supreme Court's and its Impact on Regional Empowerment belongs to normative legal research whose data are collected from interview with respondents. This research uses statute approach, conceptual approach, and case approach. Data analysis is conducted with qualitative approach. Additionally, deductive approach is also used to generalize specific verdict of the court. This research concludes that (1) the execution of Supreme Court's judicial review on Regional District/Municipal Regulation of regional empowerment develops a dynamic legal basis; (2) Such dynamic legal basis becomes a normative obstacle that refracts the decision of Supreme Court's judicial review on Regional District/Municipal Regulation on regional empowerment; and (3) there is a major change of governmental body authorized under the Constitution of 1945 to conduct judicial review.

Kata Kunci : Pengujian Yuridis, Pemberdayaan Daerah