PERPECAHAN MASYARAKAT HINGGA PATAHAN BUDAYA: KEGAGALAN PROGRAM MANJAWET UWEI OLEH REDD+ (Kajian Antropologi tentang REDD+ di Desa Henda, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah)

NUR ANGGRAENI, Dr. Setiadi, S.Sos., M.Si.

2016 | Tesis | S2 ILMU ANTROPOLOGI

Pengelolaan Kehutanan Masyarakat dipercaya merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mengimplementasikan REDD+ di tingkat masyarakat lokal. REDD+ tampil dengan kehendak pendistibusian manfaat kehutanan melalui mekanisme pembayaran jasa lingkungan (PJL) bagi masyarakat lokal. Maka dari itu, faktor penting lainnya dalam merancang PJL adalah bagaimana tingkat otonomi lokal dalam membangun kelembagaan di mana posisi masyarakat lokal berada dalam jejaring relasi kekuasaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Tulisan ini akan membahas bagaimana implementasi program REDD+ melalui skenario pemberdayaan masyarakat (etnis dayak) di Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah. Pihak REDD+ menerjemahkan mekanisme PJL dalam skema kompensasi pendanaan bagi peserta program pemberdayaan. REDD+ dengan klaim bahwa mereka memiliki sistem khusus dalam alur distribusi dana kegiatan dan pengelolaan kegiatan telah menciptakan dinamika baru dalam kehidupan sosial masyarakat Henda. Program yang diimplementasikan di Desa Henda mengarahkan kehidupan masyarakat pada rangkaian ketidakteraturan dalam kuasa struktur pemerintahan formal desa, maupun berbagai pihak lain dengan kewenangan (informal) tertentu yang selanjutnya menghimpun keberadaan elite capture. Implementasi program pemberdayaan oleh REDD+ ditandai dengan kompetisi di antara masyarakat Henda untuk mengakses program yang menawarkan dana kompensasi sebagai sumberdaya kesejahteraan. Proses pelibatan masyarakat dalam program pemberdayaan terjadi dengan semangat komersialisasi dan kompetisi untuk mendapatkan keuntungan (bukan manfaat) dari program, menjadi pertanda atas retaknya kehidupan sosial dan kebudayaan pada masyarakat di Henda.

Community forestry management is believed to be one of the effective means to implement REDD+ at the local community level. REDD+ will appear in the forest benefits distribution through the mechanism of payment for environmental services (PES) for the local community. Therefore, another important factor in designing PES is how the level of local autonomy developing the institution in which the position of the local community be in a web of power relations with other parties concerned. Thus, this paper will discuss how the implementation of the REDD+ program through community (ethnic Dayak) empowerment scenario in the village of Henda, District of Jabiren Raya, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan Province. REDD+ declared have a specific system which renders from PES in distribution the activity funds, and has created a new dynamic of the social-cultural life in Henda. This program directing people's lives in a series of irregularities in the power of (formal) governance structures and various other parties with authority (informal) which then accumulate the existence of certain elite capture. The implementation of empowerment by the REDD program is characterized by competition between Henda people to access the programs that offer financial compensation as welfare resources. The process of community involvement in empowerment programs took place in the spirit of commercialization and competition for profit (not benefits) of the program, appear as a sign on the fracture of social-cultural lives in Henda.

Kata Kunci : REDD+, Program Pemberdayaan, Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL), Patahan Budaya./ REDD+, Empowerment Program, Payment for Environmental Services (PES), Fracture of Culture.