Pola akomodasi masyarakat Tionghoa dalam berhadapan dengan birokrasi pelayanan publik di Kota Pontianak

SUJIARTI, Sri, Prof.Dr. Sjafri Sairin

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Masyarakat Tionghoa yang berjumlah kurang lebih 35% adalah jumlah masyarakat terbanyak berdasarkan komposisi suku di kota Pontianak. Sampai saat ini masih diperlakukan sebagai kelompok “mereka dan bukan kita” dalam masyarakat. Banyak perlakuan diskriminatif dalam hidup berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan mengetahui tekanan dan persoalan yang dihadapi serta respon dan strategi yang diterapkan masyarakat Tionghoa untuk mendapatkan pelayanan publik. Selanjutnya juga untuk mengetahui sistem birokrasi yang inklusif dan akomodatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan critical theory yang memberangkatkan penelitian dari ketidak adilan. Dengan membuat analisis hasil wawancara dengan masyarakat Tionghoa, data primer maupun sekunder di pemerintah pemberi pelayanan publik. Konsep akomodasi digunakan masyarakat Tionghoa untuk menciptakan kestabilan dalam berhubungan dengan birokrasi pelayanan publik. Hasil akomodasi menghasilkan asimilasi sebagai derajat tertinggi dari akulturasi di masyarakat. Konsep Birokrasi pelayanan publik yang memiliki prinsip transparansi dan keadilan diharapkan dapat melayani masyarakat yang majemuk. Konsep Interaksi kerjasama / assosiatif ini yang menghasilkan akomodasi. Masyayarakat Tionghoa memiliki jiwa penyesuaian terhadap tuntutan perubahan dan daya bertahan untuk hidup yang tinggi dengan ajaran Yin Yang (keharmonisan), dan ahli dalam membangun Kuan His (koneksi) dengan penguasa serta menggunakan Hopeng sebagai salah satu strategi mempertahankan hubungan. Dari hasil penelitian dan analisis ditemukan bahwa masyarakat Tionghoa memelihara equilibrium hubungan dengan birokrasi pelayanan publik. Untuk menciptakan harmoni dipergunakan biro jasa yang menghubungkan antara masyarakat Tionghoa dengan birokrasi pelayanan publik. Disonansi timbul karena ketidak seimbangan kedudukan antara birokrasi pelayanan publik yang memonopoli pelayanan publik dan masyarakat yang tidak memiliki hak. Karena kepentingan yang berbeda maka diperlukan akomodasi. Hasil analisis berdasarkan prinsip pelayanan publik menurut Kepmen PAN No. 81/1991, prinsip kesederhanaan, efisiensi, kejelasan dan kepastian, keterbukaan, ekonomis, keadilan yang merata dan prinsip ketepatan waktu. Untuk menghadapi itu maka masyarakat Tionghoa membangun strategi dengan membentuk aliansi, memberikan service dan membangun koneksi dengan birokrasi pelayanan publik. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah penerapan konsep pluralisme / multi kultur yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara holistik. Birokrasi harus berorientasi pada kepuasan masyarakat yang majemuk, dan mengubah pola pikir yang memandang masyarakat Tionghoa sebagai orang asing. Keterbukaan dan kesempatan yang sama di semua bidang kehidupan masyarakat Tionghoa sangat baik untuk menciptakan keadilan dan ketangguhan masyarakat yang berdaya saing. Potensi masyarakat Tionghoa juga harus diikuti dengan kesempatan, sehingga bersama dengan masyarakat Indonesia lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang sama untuk membangun bangsa. Kata kunci : akomodasi, keadilan, hak istimewa.

Chinese ethnic community which makes up about 35% of total ethnic composition in Pontianak is considered the largest ethnic community in the city. Yet, they are still treated as “them and not us” in the society. They often experience discrimination during their life in this country. This research endeavored to reveal the oppression and problems encountered and their responses and strategies to get public services. It was also meant to learn the inclusive bureaucratic-system. The research method adopted was the qualitative research with regard to critical theory approach, starting from unfairness. This was done by making analysis to the interview record with Chinese community, and also to the primary and secondary data from the government as the party giving public services. The concept of accommodation is used by the Chinese society to create a stability in their attempt to have public service bureaucracy. The accommodation resulted in assimilation as the highest level of acculturation in the society. The concept of public service bureaucracy which has the principal of transparency and fairness is expected to be able to serve heterogeneous society. It is the concept of co-operative interaction/association which yields accommodation. The Chinese society have the spirit of adaptation against the demands of changes and have good defense mechanism since they have practiced the teaching of Yin Yang (harmony), are good at establishing Kuan His (connection) with the local authority, and are good at using Hopeng as one of the strategies to maintain the relationship. From the research and analysis, it can be found that the Chinese community maintain the equilibrium of relationship with the public service bureaucracy. To create harmony they need a service bureau connecting the Chinese community and the public service bureaucracy. Dissonance emerges as there is discrepancy between public service bureaucracy monopolizing the public service and the society which do not have their right. Because there is a different interest between them, accommodation is called for. The analysis result were based on the following principles of public service from Kepmen PAN 81/1991 : simplicity, efficiency, Clarity and Certainty, Punctuality, Fairness, economic, Transparency, Safety. To face the problems, the Chinese community build a strategy by forming an alliance, establishing a connection with the public service bureaucracy. The recommendation resulted from this research is that the concept of pluralism/ multi culture should be applied in all aspects of life in our nation and country holistically. Bureaucracy must be geared to the satisfaction of heterogeneous society and must be able to change people’s way of thinking which see Chinese community as foreigners. The openness and equal opportunity in all levels of life within Chinese ethnic community is good at establishing fairness in the society having high competitive spirit. The potential of the Chinese ethnic community must be followed by opportunities, so that together with other Indonesian society they have equal right and responsibility to build the nation.

Kata Kunci : Birokrasi,Layanan,Masyarakat Tionghoa, Accommodation, Fairness, Privilege