INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA ( Studi Tentang Struktur Peradilan Militer )

SLAMET SARWO EDY, Prof.Dr. Sudjito, S.H., M.Si. / Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

2016 | Disertasi | S3 Ilmu Hukum

Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan militer tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI, tetapi berpuncak dan diawasi oleh MA RI. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi yuridis filosofis, yuridis normatif, terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer, mendapatkan konsep baru sistem peradilan militer ke depan, mengetengahkan pemikiran-pemikiran alternatif menyangkut independensi peradilan militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dipadukan dengan yuridis empiris, dengan metode analisis kualitatif. Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer pertama, karena faktor kepentingan militer (TNI) yaitu berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, oleh karena itu dengan menempatkan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan didalam sistem penegakan hukum tersebut. Tugas mempertahankan negara dari ancaman dengan dibolehkannya menggunakan senjata api, sehingga militer (TNI) dipandang memiliki kekhususan daripada masyarakat sipil, dimana militer memiliki tata kehidupan tersendiri, disiplin yang ketat, organisasi maupun peradilannya juga memiliki kekhususan tersendiri. Kedua, pada awal pembentukan organisasi peradilan militer dengan menempatkan aparat peradilan sipil sebagai penjabat pada pengadilan militer. Ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya termasuk tempat yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan pengadilan tentara karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara. Panitera pengadilan negeri juga menjabat sebagai panitera pengadilan tentara, kepala kejaksaan negeri ditetapkan sebagai jaksa tentara. Keadaan demikian menimbulkan keberatan-keberatan, yaitu dipandang akan tidak menguntungkan bagi militer ataupun kesatuan militer. Pertama, dari sudut penyelenggaraan/penegakan disiplin militer sistem tersebut mudah mengakibatkan bentrokan antara pihak kejaksaan dan pihak pimpinan satuan, karena atasan/komandan sering merasa dilampaui kedudukannya sebagai penanggung jawab penuh atas keadaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan angkatan/kesatuan dan atas kedudukan/keadaan anak buahnya sebagai anggota TNI. Kedua, jaksa sebagai penuntut mudah menimbulkan salah pengertian, karena kurang pengetahuan maupun pengertian jaksa terhadap kehidupan TNI. Peradilan militer ke depan harus mandiri baik secara kelembagaan maupun secara fungsional, terbebas dari campur tangan lembaga lain di luar kekuasaan yudikatif. Penyidik adalah polisi militer yang terdiri AD, AL dan AU, bertanggung jawab kepada Danpuspom TNI. Penuntutan dan pelimpahan perkara ke pengadilan dilaksanakan oleh oditur militer yang bertanggung jawab kepada Orjen TNI. Kewenangan penghadilan tidak lagi didasarkan kepada kepangkatan terdakwa, demikian juga pejabat dalam persidangan tidak didasarkan dengan faktor kepangkatan. Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer sepenuhnya berada dibawah MARI sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan pidana tidak membedakan perlakuan berdasarkan kepangkatan yang disandangnya, tetapi sama sebagai narapidana militer

Military Court is the body that conduct the judicial power in the Indonesian Military Force (TNI) scope to enforce law and justice. The Military Court does not culminate and not supervised by the Indonesian Military Force headquarters, but culminates and is supervised by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The Objectives of the research that will be achieved is to provide a description of philosophical juridical, normative juridical, the occurrence of dependence in the military justice system, obtaining the new concept of future military justice system, exploring alternative thoughts regarding the independence of military justice. The research used normative juridical approach combined with empiric juridical, and used qualitative analysis methods. The Philosophy of the occurrence of dependence in the first military justice system, because of the interest of the military (TNI) which is associated with its principal task of TNI is to defend the national sovereignty, for that reason, by putting the role of commander of the unit (Ankum) as well as kepaperaan within the law enforcement system. The military has the task of national defense which are licensed to use firearms in conducting these duties, the military is seen as having the specificity than civil society, has its own life system, strict discipline, judicial system and organization also has its own peculiarities. Second, at the beginning of the formation of organizations, the military judicial recruit general court officers as officials in the Military Court. The Head of the district court also covers Military Court in his jurisdiction because of it the Head of district court becomes the Head of Military Court. The Registrar is automatically also the Registrar of Military Court , Head of State Prosecutors assigned as military prosecutor. These circumstances affect objections which are seen as unfavorable for military or military units. First, as seen in implementation / enforcement of military discipline aspect, the system easily leads to a clash between the prosecuting office and the leaders of military unit, because as a supervisor / commander often feels surpassed of his authority as the person fully in charge over the security and order of the state covers the force / unity and on the position / situation of his inferiors as a member of the military force. Second, The prosecutor of the general court as general prosecutor easily rises misconception, because of lack of knowledge or understanding of Prosecutors about military life. The future military justice system should be independent both institutionally and functionally, free from interference by other institutions outside the judiciary. Investigations are conducted by the military police comprising Army, Navy and Air Force, report directly to the Chief of Military Police Center of Indonesian Military Force. Prosecution and handing over of a case to court conducted by the military prosecutor who is responsible to the General military prosecutor (Oditur) of Indonesian Military Force. The authority of the Court is no longer based on the rank of the defendant, the hierarchy of court proceedings such as judges, military Prosecutors, defense attorneys, no longer use the rank but wearing a toga. Development of organizational, administrative, financial of Military Courts is fully under the Supreme Court held consequently as stipulated in the law of judicial power. The execution of criminal act by military prison, executed equally as prisoner without discriminating the person by his rank.

Kata Kunci : ketidakmandirian, Independensi, Sistem Peradilan Militer