Profesionalisme aparatur pemerintah Kecamatan :: Studi di Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan

KHAIRUDDIN, Dr. Warsito Utomo

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk lebih menjadi Profesional didalam menjalankan tugas-tugasnya. Aparatur yang profesional pada prinsipnya mengandung dua makna yaitu sebagai profesi dan sebagai pengabdian. Sebagai profesi aparatur dituntut untuk memiliki keterampilan dan keahlian yang dapat diandalkan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sedangkan sebagai pengabdian yaitu sikap dan tindakan aparatur dalam menjalankan tugas harus senantiasa mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Profesionalisme pada tulisan ini mengandung arti refleksi dari cerminan potensi diri yang dimiliki oleh aparatur yang dilihat dari aspek keterampilan yang meliputi kemampuan aparatur dan aspek tingkah laku yang mencakup loyalitas, responsif dan inovasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme aparatur pemerirttah khususnya di Kecamatan Kisaran Barat pada saat ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya maupun terhadap pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui FGD, wawancara, observasi dan telaah kepustakaan. Dan untuk menganalisa data dipergunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari basil penelitian, profesionalisme aparatur pemerintah di Kecamatan Kisaran Barat dapat dikatakan masih kurang profesional, hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti pembuatan laporan penyelesaiannya masih kurang tepat waktu kernampuan teknis yang dimiliki aparatur masih minim sekali terutama dalam hal mempergunakan komputer, keloyalitasanya masih terlalu birokrasi dan kaku yang kurang menimbulkan kreativitas dan inovasi, sedangkan responsifitas aparatur masih kurang dan inovasi masih dianggap sebagai momok yang menakutkan. Belum profesionalnya aparatur tersebut dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dan struktur, dimana kepemimpinan yang ada belum menunjukkan kepernimpinan demokratis yang kurang memberikart kesempatan pada bawahannya untuk membuktikan kemantpuannya sedangkan struktur organisasi yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan yang lebih baik terhadap keprofesionalan aparatur dimasa yang akan datang diharapkan agar dalam menempatkan seseorang dalam suatu jabatanipekerjaan hams menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, membuat standar mutu pelayanan yang bersifat aspiratif dengan konsekuensi aparatur yang bertugas harus mematuhinya serta mengikut sertakan seluruh aparatur yang menduduki jabatan untuk mengikuti diktat struktural maupun teknis. Hal inl dimaksudkan sebagai bahan pemicu untuk menjadikan aparatur yang lebih profesional dimasa depan dalam menghadapi AFTA Tabun 2003 ini.

In order to implement District Autonomy, as the consequence of the application of Regulation number 22 in the year of 1999 about Local Governance, especially Civil Government employees (PNS) are required to be more professional in carrying out their tasks. Professional officials basically contain two meanings. They are as profession and as service. As profession, the officials are required to have qualified skills and ability as the support for the smoothness of their jobs, while as the service is the attitude and the behavior of the official in carrying out the jobs to pay attention of the public interest than personal interest. Professionalism in this paper contains reflection meaning from the self potential mirror owned by the officials, which can be seen from the aspect of skills, comprising of officials skills and attitude aspect, comprising of loyalty, responsive and innovative. The aim of this study was to find out recent professionalism of the government officials, especially in Kisaran Barat Regency either in carrying out their jobs or in giving service to the public. This study used descriptive method, with FGD data collecting technique, interview, observation and library study. To analyze the data, this study used qualitative-descriptive analysis method. From the result of the study, the professionalism of the government officials in Kisaran Barat Regency could be said lack of professionalism. This could be seen from the ability of the officials in carrying out their jobs, such as report making, in which the finishing was still not punctual. The technical ability owned by the officials was still very minimum, mainly in using computer; their loyalty was still too bureaucratic and awkward, creating lack of creativity and innovation. While, the responsiveness of the officials was still not good enough, and the innovation was still assumed as frightening thing. The professionalism of the officials was affected by the leadership and structure factors, in which the existing leadership had not showed democratic leadership, not giving much opportunity to the subordinates to prove their ability. While, the existing organizational structure had not run as it should be. Therefore, to make the professionalism more perfect, the future officials are expected to be in right positions, seeing from the background of the education, making service quality standard based on the wish of the society, in which the in jobs officials have to obey and use all officials in their position to join structural or technical training. This was meant as the promoting material to make more professional officials in the future in reacting to the AFTA of 2003.

Kata Kunci : Aparatur Kecamatan, Profesionalisme