PROSES PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNGAPI MERAPI DI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HATTA EFENDI, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP.,Ph.D.; Ir. Agam Marsoyo, M.Sc.,Ph.D.

2016 | Tesis | S2 Perencanaan Kota dan Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Gunungapi Merapi yang berpotensi menimbulkan bencana terhadap masyarakat sekitarnya. Penataan ruang telah mengadopsi mitigasi bencana melalui struktur ruang wilayah sumbu imajiner dan upacara adat labuhan. Sleman menderita korban jiwa terbanyak sejak 50 tahun terakhir pada erupsi tahun 2010. Pemerintah merespon dengan menyusun RDTR KRB Gunungapi Merapi untuk meminimalisir korban. RDTR tersebut mengakomodasi permukiman, dan infrastruktur lainnya di KRB III (kawasan terlarang), sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi proses penyusunan dan menemukan faktor-faktor yang memengaruhi mengapa demikian. Peneliti tidak memiliki kontrol atas fakta kasus, sehingga menggunakan pertanyaan how dan why untuk mengumpulkan fakta. Teori proposi yang berasal dari pedoman Menteri Pekerjaan Umum terkait penyusunan RDTR KRB gunungapi normatif membantu pelaksanaan wawancara mendalam dan analisis benang merah kasus. Kasus disusun kembali berdasarkan benang merah, kemudian peneliti menggunakan teknik overlay dalam membandingkan keduanya, sehingga didapatkan penjelasan faktor-faktor yang memengaruhi. Proses penyusunan RDTR KRB Gunungapi Merapi dimulai setelah masyarakat membangun kembali rumahnya di KRB III. Pemerintah merespon dengan pendekatan community based disaster management didukung proses perencanaan yang semakin menghargai partisipasi masyarakat, sehingga menghasilkan jalan tengah berupa kebijakan living in harmony with disaster. Kebijakan tersebut mengakomodasi keinginan masyarakat yang tidak ingin meninggalkan rumah dan mata pencahariannya dengan permukiman berbasis mitigasi bencana.

Yogyakarta�s Merapi Volcano potentially threatens the community around it. The spatial planning has adopted disaster mitigation measures through regional spatial structure of sumbu imajiner and traditional ceremony of labuhan. Sleman suffered the highest fatalities in the last 50 years in eruption 2010. The government responded by drafting detailed spatial plan on volcanic hazardous area to minimize fatalities. The detailed spatial plan accommodate the housing and other infrastructures in restricted area, hence it is necessary to conduct a research to identify how the process of plan development and what are the determining factors. As the researchers does not have control over the facts of the case, so it is decided to use the question how and why for gathering the facts. The propositions derived from the guideline of detailed spatial planning for volcanic hazardous area helps the process of in-depth interviews and case analysis.The findings of plan development process then being rearranged based on the flow of cases and compared using overlaying technique so the determining factors can identified. The development process of detailed spatial plan began after community rebuild their houses in the restricted area. The government implements community based disaster management approach an is supported by the increased of community participation in the planning process. The final result is a living in harmony with disaster policy which accommodates the requirement of the community based on disaster mitigation measures.

Kata Kunci : planning process, volcanic hazard, Merapi Volcano