DIPLOMASI INDONESIA DALAM PENETAPAN BATAS MARITIM DI LAUT SULAWESI PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: STUDI KASUS AMBALAT

AWANG DHEWANGGA , Dr. Dafri Agussalim, M.A.

2016 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Permasalahan perbatasan menjadi masalah yang sering menimpa suatu negara dalam berhubungan dengan negara-negara lain yang ada disekitarnya. Apalagi jika negara-negara tersebut letaknya sangat berdekatan sehingga hukum internasional yang menentukan perbatasan negara tidak memenuhi wilayah yang seharusnya. Seperti misalnya Indonesia dan Malaysia, dimana dalam menentukan wilayah maritimnya menurut ketentuan hukum laut internasional pasti akan bersinggungan satu sama lain. Maka dari itulah dilakukan perundingan diantara kedua negara. Perundingan kemudian dilakukan oleh Indonesia dengan berdasarkan pada doktrin yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Skripsi ini kemudian akan membahas bagaimana doktrin yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpengaruh terhadap diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia dalam sengketa wilayah maritim segmen Laut Sulawesi terutama dalam hal ini adalah Ambalat.

Border issues become a problem that often affects a country in dealing with other countries around it. Moreover, if these countries are located very close together so that the international law that determines the state border regions should not meet . Such as Indonesia and Malaysia , where in determining the maritime area under the provisions of international maritime law will definitely be in contact with each other. So, from that conducted the negotiations between the two countries. Negotiations were carried out by Indonesia based on the doctrine issued by President Susilo Bambang Yudhoyono. This thesis will then discuss how the doctrine issued by President Susilo Bambang Yudhoyono influence on Indonesia’s diplomacy against Malaysia in a dispute over the maritime in Sulawesi Sea segment, especially in this case is Ambalat block.

Kata Kunci : Susilo Bambang Yudhoyono, doktrin, diplomasi, ambalat