Partisipasi organisasi Civil Society dalam pembangunan desa :: Studi tentang partisipasi organisasi Civil Society di desa dalam mengembangkan Good Governance

SAPTOYO, Dr. Nasikun

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Sistem pemerintahan monolitik sentralistis, dengan pendekatan top down telah menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak berkembang. Pemerintah selama ini hanya memahami partisipasi sekedar sebagai mobilisasi massa untuk mendukung programnya. Masyarakat diposisikan sekedar sebagai obyek, akibatnya mereka menjadi pasif dan tergantung kepada pemerintah. Pembatasan ruang gerak dan kebebasan bersuara, serta tidak adanya akses rakyat dalam pengambilan kebijakan dan dalam mengontrol pemerintah, menyebabkan negara dikelola secara tidak akuntabel, responsive, transparan dan partisipatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan organisasi civil society di desa dan interaksinya dengan Pemerintah Lokal; peran Pemerintah Lokal dalam mendukung eksistensi organisasi civil society; serta kontribusi Fokowati .dan KSM Ngudimulyo dalam pembangunan Desa dan dalam pengembangan good governance. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lwalitatif, dengan pendekatan intrepretif. Metode pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian antara lain pengurus organisasi, fasilitator, Kepala Desa, Ketua BPD, dan Camat. Logika pikir dalam penelitian ini, bahwa demokratisasi dan desentralisasi akan memperkuat eksistensi civil society, sehingga mampu berperan dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, perbaikan relasi antara negara dengan masyarakat serta dalam mengembangkan good governance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokratisasi telah mendorong tumbuhnya organisasi-organisasi civil society di desa. Tumbuhnya organisasi civil society di pedesaan sebagian besar difasilitasi oleh LSM. Penguatan civil society telah memperbaiki relasi masyarakat dengan pemerintah menjadi lebih setara. Pola hubungan organisasi civil society dengan pemerintah sangat dipengaruhi aktifitasnya. Pada organisasi civil society yang kritis, pola hubungannya cenderung bersifat konfliktif. Sebaliknya pada organisasi civil society yang kurang kritis dan aktifitasnya sejalan dengan tugas pemerintah desa, interaksi bersifat paralel atau sating mengisi dan tidak terjadi konflik. Fokowati dan KSM Ngudimulyo sebagai organisasi civil society di pedesaan telah mampu berperan aktif dalam mendorong partisipasiaktif masyarakat dalam pembangunan di desa. Fokowati berperan cukup efektif dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik di desa melalui Buletin dan Radio Angkringan, terutama pengembangan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa. Sedangkan peran KSM Ngudimulyo dalam pengembangan good governance belum terlihat, kegiatan terfokus pada kegiatan pembangunan fisik. Rekomendasi yang ditawarkan yaitu: organisasi lokal di pedesaan merupakan potensi besar yang harus dikembangkan oleh Pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan upaya mewujudkan good governance; Pemerintah Daerah dan Desa agar melibatkan organisasi-organisasi civil society dalam semua tahapan pembangunan seperti dalam Musbangdes, Pemerintah hams mengurangi peran pelayanan dan lebih banyak memberi wewenang kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah di wilayahnya. Organisasi civil society agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada fasilitator.

The centralist monolithic governmental system, with top down approach has resulted in public participation in development not expanded. The government all this time has considered participation just as mass mobilization to support its programs. The public positioned just as an object, and as a consequence they become passive and dependent upon government, resulted in the country that is not governed in the manner of accountable, responsive, transparent and participative. The objective of this study is to find out the development of civil society organizations in the village and their interaction with Local Government, the Local Government role in endorsing the existence of civil society and contributions of Fokowati and KSM Ngudimulyo in village development and in good governance development. The research method being used was qualitative research method, with interpretive approach. The data collection methods were observation, interview and documentation. While the study objects comprise functionaries of organizations, facilitators, Village Chief, BPD Chief and Sub-District Head. The logical thinking in this study was that democratization and decentralization would strengthen the existence of civil society, so that it can contribute to develop public participation in village development, in improving relationship between country and society, and in developing good governance. The result of the study showed that democratization has driven the emergence of civil society organizations in the village. The emergence of civil society organizations mostly facilitated by NGO. The civil society empowerment has improved the relationship between society and government to become more equal. The relationship pattern of civil society organizations and government is highly influenced by their activities. In critical civil society organization, the relationship patterns tend to be conflictive. On the contrary, in civil society organisations those lack in critical and their activities are in accord with the village government. In the effort to develop good governance in the village, Fokowati has played reasonably effective role particularly in developing accountability and transparency of Local Government through Buletin and Radio Angkringan. While the role of KSM Ngudimulyo in developing good governance has not apparent yet, as the activities focused more on physical development activities. The recommendations that are offered i.e: local organizations in the village are the great potencies that should be developed by Local Government in order to support development and realize good governance, Local governance and village should involve civil society organizations in all development stages like in Musbangdes. Governence should reduce the service role and delegates more authority to society to solve the problem in their territories. Civil society organizations should be more autonomous and not dependent upon facilitators.

Kata Kunci : Partisipasi, Civil Society, Pembangunan, Good Governance, Participation, Development