Laporkan Masalah

PERJUANGAN POLITIK IDENTITAS HANGUDI BAWANATATA LAHIR BATIN DALAM MEREBUT HAK SIPIL

PEPRI SAPUTRA, Abdul Gaffar Karim

2016 | Skripsi | S1 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK DAN PEMERINTAHAN)

Hangudi Bawanatata Lahir Batin merupakan satu dari sekian banyak agama yang tidak diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Pembentukan identitas mereka sebagai bukan agama, melainkan aliran kepercayaan, merupakan konstruksi yang tidak dapat dilepaskan dari bagaimana pemerintah mengidentifikasikan agama secara subjektif. Pemaksaan pemakaian identitas sebagai aliran kepercayaan oleh pemerintah membuat tertekannya ekspresi identitas mereka baik di ranah negara maupun di ranah masyarakat. Di ranah negara, ekspresi identitas mereka seperti pencantuman kepercayaan mereka dalam kolom agama di KTP, legalitas perkawinan mereka, sampai dengan permasalahan penguburan tidak lagi diakui sebagai sesuatu yang sah. Di ranah masyarakat, penekanan secara psikologis maupun fisik sering kali mereka terima. Dalam penelitian ini kita akan melihat bagaimana mereka melakukan perlawanan terhadap struktur-struktur yang menindas mereka. Kita akan menggunakan dua cara pandang yang ada dalam khasanah teori politik identitas. Cara pandang pertama cenderung melihat politik identitas sebagai sebuah bentuk pengorganisasian identitas sebagai sumber daya dan sarana politik. Kedua, kita akan memaknai juga politik identitas sebagai sebuah relasi kuasa yang terjadi dalam sebuah Penggunaan cara pandang seperti ini dapat membuat kita melihat secara lebih luas tentang kekayaan teori politik identitas. Relasi kuasa yang terjadi dapat kita lihat dalam interaksi antara pemimpin Hangudi Bawanatata Lahir Batin dengan seluruh penganut Hangudi Bawanatata Lahir Batin. Pemimpin Hangudi Bawanatata Lahir Batin sebagai pemilik kekuasaan dalam menginterpretasikan teks-teks aliran kepercayaan dapat memanfaatkan kekuasaannya dalam membentuk klaim atas identitas Hangudi Bawanatata Lahir Batin. Siapa yang bisa disebut sebagai anggota, apa kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan sebagai penganut aliran kepercayaan menjadi sebuah identifikasi yang dilakukan oleh para penganut Hangudi Bawanatata Lahir Batin. Dalam hubungannya dengan politik identitas, Pemimpin Hangudi Bawanatata Lahir Batin memiliki kekuasaan dalam menentukan arah perjuangan (artikulasi) seperti apa yang harus mereka lakukan. Pemimpin Hangudi Bawanatata Lahir Batin lebih memilih jalan untuk melakukan perlawanan secara tidak konfrontatif, lebih memilih mekanisme perlawanan sehari-hari. Perubahan-perubahan sosial dalam formasi warga Hangudi Bawanatata Lahir Batin yang melibatkan perubahan kepemilikan modal baik itu ekonomi, sosial maupun budaya mengakibatkan juga perubahan dalam pola perlawanan yang mereka lakukan. Perlawanan secara langsung negara dengan klaim-klaim atas hak sipil mereka menjadi sesuatu yang muncul dalam politik identitas Hangudi Bawanatata Lahir Batin. Hal ini tentu saja terdorong juga oleh perubahan sistem politik yang terjadi. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa formasi identitas dalam sebuah kelompok dengan identitas yang sama memiliki hubungan erat dengan pola perjuangan yang mereka lakukan. Meskipun dalam identitas tersebut terjadi sebuah konflik yang tersembunyi, pola perjuangan yang dibentuk oleh formasi identitas tadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagaimana mereka mendapatkan pengakuan terhadap identitas mereka.

Hangudi Bawanatata Lahir Batin is one of those religions in Indonesia whose existence are not recognized by the government. The creation of their identity as a non religious entity instead of a religion is the idea constructed which could not be separated from how the Government of Indonesia defines the religions subjectively. As a result of this situation, the local religions become repressed and have no power to express their identity both at the state and society level. At the state level, they are not allowed to put their religions on the identity card; the unclarity of the wedding legality and the burial ceremony. At the society level, they are intimidated both physically and mentally. On this research we will see how Hangudi Bawanatata Lahir Batin fights against the coercive structures to gain their civil rights. The researcher uses two perspective that exist in the politic of identity theories: (1) this perspective sees the politic of identity as a resources and political power, and (2) this perspective sees the politic of identity as a interaction between actors inside of the identity related to the creation of their internal identity. These perspectives help us to see more variety of the theories of identity politics. We could see the interaction between the group leader and the rest of the members of Hangudi Bawanatata Lahir Batin. The group leader has such a legitimation to interpret doctrine in order to create some claims for the identity of Hangudi Bawanatata Lahir Batin; such as who are eligible to be the member, what is the rules, and so on. Back to the politic of identity phenomenon, the leader of Hangudi Bawanatata Lahir Batin has the power and legitimation to take control of the way they articulate their interest. They prefer to do the everyday life politics instead of the confrontative way of showing their identity. However, due to the social and economical changes within the members of Hangudi Bawanatata Lahir Batin will relatively change the the way the do their battle. The direct battle between the government and Hangudi Bawanatata Lahir Batin triggered by the claims of their civil rights by the government. More over, it is also influenced by the changing of the political system in the national level. Thus, the formation of the identity in the group which has the same identity and also has a strong relation with the pattern of their battle. Even though there are still some hidden conflict found within that identity, the pattern that formulated by the formation of the identity become part of the way their gain their recognition.

Kata Kunci : Aliran Kepercayaan, Politik Identitas, Identitas, Agama, Minoritas

  1. S1-2016-282869-abstract.pdf  
  2. S1-2016-282869-bibliography.pdf  
  3. S1-2016-282869-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2016-282869-title.pdf