Analisis alternatif kebijakan pengelolaan kawasan berikat Batam dalam mewujudkan Batam sebagai obyek pertumbuhan segitiga emas :: Dalam rangka menyongsong Free Trade Zone Batam

PANJAITAN, Rudi TH, Dr. Muhadjir Darwin

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pengembangan kawasan Berikat Batam yang semula difokuskan untuk mengimbangi padatnya pelabuhan transito Singapura sehingga mengalami ekspansi pasar ke kawasan ini berubah menjadi kawasan yang lebih adaptif dengan perubahan pasar internasional yang memfokuskan pada sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur modern, alih kapal (transhipment) dan pariwisata. Sehingga dalam pengelolaan tersebut terjadi berbagai perubahanperubahan manajerial secara mendasar untuk menambah nilai jual kawasan ini di mata investor dan meningkatkan daya saing kawasan Bonded Zone Batam dengan kawasan lainnya yang sejenis dalam naungan AFTA. Mengingat permasalahan yang dihadapi adalah masalah perumusan kebijakan dengan mengadopsi berbagai heterogenitas ekonomi, sosia l, budaya maka teori kebijakan publik yang kami gunakan lebih cenderung pada teori kebijakan publik yang diperkenalkan oleh William Dunn mengenai penanganan aktivitas-aktivitas kebijakan mulai dari permasalahan kebijakan, pemenuhan tuntutan kebijakan sampai pada aktivitas penyajian penyusunan agenda kebijakan. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif. Dimana setiap alternatif kebijakan yang ditawarkan kita jelaskan dari berbagai aspek baik ekonomi, politik, sosial, administratif maupun hukum sehingga dalam menentukan alternatif tertentu sebagai alternatif terbaik semua informasi tentang masing-masing alternatif dapat kita presentasikan. Pemberian skoring dengan kriteria-kriteria yang kita tentukan dielaborasi antara jawaban responden dengan aspek rasionalitas dalam berbagai aspek. Responden yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari aktor kebijakan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Batam beserta stakeholders seperti investor manca negara, investor domestik, pengusaha kecil dan menengah, birobiro perjalanan dan unsur masyarakat sehingga penulis memperoleh jawaban responden yang variatif. Kami mencoba membahas dan menganalisis berbagai alternatif kebijakan antara lain Bonded Zone Batam sebagai alternatif status-qou, Free Trade Zone Enclove Batam sebagai alternatif kedua, Free Trade Zone Menyeluruh sebagai alternatif ketiga dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai alternatif keempat. Masing- masing alternatif tersebut di analisis sesua i dengan kelebihan dan kekurangannya sehingga menghasilkan skor tertentu dimana skor tertinggi dalam analisis ini merupakan alternatif terbaik di antara alternatif yang ditawarkan. Dalam hal ini alternatif Free Trade Zone Menyeluruh mendapatkan skor tertinggi dibanding ketiga alternatif lainnya. Maka dengan demikian hasil penelitian kami ini merekomendasikan alternatif Pengelolaan Kawasan Berikat Batam sebagai Kawasan Free Trade Zone Menyeluruh. Alternatif yang terpilih tersebut secara eksternal sudah dikenal oleh kalangan investor internasional akan tetapi secara internal menimbulkan permasalahan pengelolaan antar institusi publik yang ada di Batam antara Badan Otorita Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Permasalahan tersebut akan dapat di atasi apabila pengelolaan kawasan ini dilengkapi dengan format hubungan kerja yang jelas dan memenuhi asas keadilan antara kedua institusi. Dengan demikian rekomendasi penelitian ini ditambah dengan adanya hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Otorita Batam yang rensponsif dan memenuhi asas keterwakilan heterogenitas yang ada di kawasan ini. Setelah adanya rekomendasi penelitian ini sebagai hasil penelitian kami maka kami menyarankan kepada berbagai kalangan baik itu Pemerintah Kota Batam, Badan Otorita Batam serta stakeholders seperti investor dan pelaku bisnis, pengusaha ekspor-import dan kontenerisasi yang saat ini sangat serius dalam membahas mengenai pengelolaan kawasan ini untuk sama-sama berfikir jernih dan positif dalam membawa masa depan perekonomian Batam secara menyeluruh serta perekonomian Indonesia. Adopsi berbagai tuntutan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan ini merupakan solusi terbaik (win-win solution) sehingga apabila kebijakan tersebut sudah diformulasikan dan diputuskan dengan keluarnya berbagai jenis produk hukum berkaitan dengan pengelolaan kawasan ini, semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan secara sepihak. Akan tetapi berbagai kalangan tadi mampu bekerja secara professional dan bahumembahu membangun Batam semakin maju dan kompetitif di mata dunia Internasional.

The Bonded Warehouse of Batam developing area which from the beginning focussed to make balance to the denseness of transito port of Singapore so that experience to the market to this area turn into the more area adaptif with the international market expanded change which focussed at pre-eminent sector like modern industry manufacture, transhipment and tourism. So that in the management will happened various change basic manajerial for add the selling value on this area in investor and improve the competitiveness of Batam Bonded Zone with the other area which of a kind in scope of AFTA. Considering problems faced is the policy formulation problems with adopting various heterogenity in economic, social, culture hence public policy theory which we used more in a mood for public policy theory which introduced by William Dunn that concerning handling of policy activity, includes policy problems, accomplishment of policy demand and activity of presentation compilation of policy age nda. In this research we use the descriptive research method that inclined eksploratif character. Which in each policy alternative which on promoted, we try to explain it from various aspect of economics, political, social, administrative and also laws aspect so that in determining the best alternative and all information about each policy alternative we could be presented. In making score with the criterion which we determine elaborated between responden answer with the rasionality aspect in so many aspect. Responden as becoming informan in this research consist of [by] the policy actor that is Central Government of Indonesia and Government of Batam City and also stakeholders like international investor, domestic investor, small and middle entrepreneur, journey bureaus and society element so that writer obtain a variatif responder answer. We try to analyze various policy alternative to managing this area are Batam Bonded Zone as a status-qou alternatively, Batam Enclove Free Trade Zone as a second alternative, Batam Totally Free Trade Zone as a third alternatively and the last alternative is execution local authonomy. Each of them in analyze as according to excess and its insuffiency so that yield the certain score where highest score in this analysis represent the best alternative among alternative which promoted. In this case, Batam Totally Free Trade Zone alternative get the highest score compared to others alternative. Hence thereby result of our research this recommended the Management alternative of Batam Bonded Warehouse as Batam Totally Free Trade Zone. The chosen policy alternative externally have been recognized by international investor however internally generate the management problems between the public institution that exist in Batam between Batam Authority Bodies and Governmentally of Batam City. That problems would be able to handle if the management of this area provided by the clear job description and coordination form and fulfill the justice ground between them. Thereby this research recommended is added with the clear job deascription existence between Batam City Government and the Batam Authority Bodies which rensponsif and fulfill the ground heterogenity adoption in this area. After existence of this research recommendation as our research result hence we suggest to Government of Batam City, Batam Authority Bodies and also stakeholders like investor and business perpetrator, entrepreneur of ekspor-import and containerization which very serious in studying to support the management on this area and think together in clearly and positively to manage increasing economics future in Batam City especially and Indonesia economics as generally. Adopt various demand of policy management this area represent the best solution ( win-win solution) so that if the policy have formulated and decided with the existence various laws type in management this area, all of them never getting disadvantage and profited unilaterally. However various stakeholders that mentioned will work on professional and work together to develop the Batam progressively go forward and competitiveness in international area.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah,Pengelolaan Kawasan Berikat Batam