Hambatan Dalam Proses Agenda Setting Kebijakan (Studi Kasus Gagalnya Isu Pejalan Kaki di Kota Yogyakarta Menjadi Agenda Pemerintah Kota)

MUHAMMAD TAUFIK, Dr. Bevaola Kusumasari, S.I.P., M.Si.

2016 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Keberadaan pejalan kaki di sebagian besar masyarakat kota Yogyakarta semakin berkurang. Hal ini disebabkan makin sedikitnya masyarakat yang menggunakan jalan kaki dalam menjalani keseharianya seperti pergi sekolah ataupun kerja. Ini disebabkan oleh meluasnya penggunaan kendaraan pribadi oleh sebagian besar warga, yang dinilai lebih praktis dan juga menghemat waktu. Namun sedikitnya jumlah pejalan kaki saat ini sebenarnya disebabkan oleh kesalahan pemerintah dalam membuat kebijakan. Pemerintah gagal memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal moda transportasi. Hal ini dibuktikan dengan tidak maksimalnya peran transportasi publik yang ada. Dengan semakin sedikitnya jumlah pejalan kaki maka dampak yang terjadi adalah bergesernya fasiitas-fasilitas pejalan kaki seperti trotoar yang beralih menjadi tempat kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan fakta yang ada, hampir seluruh trotoar di kota Yogyakarta dihuni oleh PKL dan dijadikan lahan parkir kendaraan. Keadaan seperti inilah yang kemudian memicu KPBB, Walhi dan GIZ-SUTIP untuk mengangkat isu pejalan kaki ini ke level kebijakan pemerintah. Hasil dari dinagkatnya isu ini adalah lahirnya kegiatan , yang merupakan kegiatan untuk mengembalikan hak pejalan kaki di Yogyakarta. Kegiatan ini meliputi riset, kampanye, FGD dengan masyarakat kota Yogyakarta dan rencana aksi agar isu pejalan kaki ini mampu mendapat perhatian dari pemerintah serta dukungan dari masyarakat. Hasil dari kegiatan walkability ini adalah terbentuknya 6 posisi masyarakat dan 8 rekomendasi bagi pemerintah kota. Namun rekomendasi yang diberikan kepada warga masyarakat ini tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah kota sehingga upaya mendorong isu pejalan kaki ini ke level kebijakan gagal. Dalam penelitian ini kegiatan walkability yang dilakukan oleh KPBB, Walhi dan GIZSUTIP dirangkum dalam frame agenda setting. Berdasarkan penelitian ini kegiatan wakability ini sudah menjadi agenda sistemik pejalan kaki. Karena isu ini merupakan isu yang berada di dalam otoritas pembuat kebijakan. Setelah dirangkumnya kegiatan ini dalam frame agenda setting, peneliti menemukan beberpa hal yang menghambat proses agenda setting isu pejalan kaki ini. Hambatan tersebut lebih banyak berasal dari pemerintah sendiri. Kata kunci: isu pejalan kaki, agenda setting, walkability

The existence of a pedestrian in most communities the city of Yogyakarta on the wane. This is due to more and at least people who used to walk in carrying keseharianya like to go to school or work. This is caused by the widespread use of private vehicles by the majority of citizens, which is considered more practical and also save time. But the small number of pedestrians at this time is actually caused by the fault of government policy-making. The government failed to meet people's needs in terms of transport mode. This is evidenced by the maximum role of existing public transport. With a small number of pedestrians, the impact occurred, the shift fasiitas-pedestrian facilities such as sidewalks are turning into a society of economic activity. Based on the fact that there is, almost all the sidewalks in the city of Yogyakarta is populated by street vendors and used as a vehicle parking area. Such a state is then triggered KPBB, WALHI and GIZ-SUTIP to raise the issue of pedestrian to the level of government policy. Results of this issue is the birth dinagkatnya activity, which is an activity for restore rights of pedestrians in Yogyakarta. These activities include research, campaigns, public FGD with the city of Yogyakarta and action plans in order to issue a pedestrian is able to get the attention of the government and support from the community. The results of this activity is the formation walkability msyarakat position 6 and 8 recommendations to municipalities. However, the recommendations given to citizens is not followed up by the municipality so that efforts to promote the issue of pedestrian this failed policy level. In this research activity conducted by KPBB walkability, WALHI and GIZ-frame SUTIP summarized in agenda setting. Based on this research activity has been on the agenda wakability systemic pedestrians. Because this issue is an issue that is within the authority of policy makers. Once he has compiled these activities within the frame of agenda setting, researchers found beberpa things that hinder the process of agenda setting for pedestrian issues. The more obstacles come from the government itself. Keywords: pedestrian issues, agenda setting, walkability

Kata Kunci : isu pejalan kaki, agenda setting, walkability