Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten

PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, Dr. Warsito Utomo

2003 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Tesis dengan judul “Penataan Organisasi dan Pegawai Perangkat Daerah” (Kajian Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten) ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan permasalahan khususnya dalam penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Klaten setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma positivistik. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan in-depth interview dengan key informan, observasi serta didukung dengan data yang diperoleh dari kuesioner. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen, buku, majalah dan sumber-sumber data lain yang relevan dengan permasala han penelitian. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara interpretif, yaitu dengan memberikan makna secara analitis terhadap semua data dan informasi tersebut. Penyajian hasil penelitian diawali dengan mendeskripsikan kondisi existing organisasi dan pegawai perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya di unit kerja Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Kemudian mendeskripsikan konsep-konsep struktur organisasi yang telah dihasilkan oleh Tim Teknis Otonomi Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 serta hasil scoring. Setelah itu mendeskripsikan hasil kajian penataan organisasi perangkat daerah khususnya di unit kerja Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, beban kerja masing- masing unit organisasi serta dengan indikator yang ditetapkan dalam penelitian, yaitu dengan melihat tujuan organisasi, struktur organisasi dan kewenangan organisasi, sementara untuk penataan pegawai perangkat daerah dikaji dengan menggunakan indikator analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, persyaratan pekerjaan, evaluasi pekerjaan dan kompetensi pegawai. Kajian yang dilakukan menghasilkan satu konsep struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Klaten, yaitu Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 10 (sepuluh) Bagian dan 20 (dua puluh) Sub Bagian sementara sebelumnya terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 8 (delapan) Bagian dan 30 (tiga puluh) Sub Bagian. Dinas Daerah terdiri dari 10 (sepuluh) Dinas sebelumnya 8 (delapan) Dinas dan Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 5 (lima) Badan dan 4 (empat) Kantor sebelumnya terdiri dari 4 (empat) Badan dan 11 (sebelas) Kantor. Sementara kajian penataan pegawai perangkat daerah yang dilakukan menghasilkan adanya penambahan 4 (empat) jabatan di eselon IIb, dan 8 (delapan) jabatan di eselon IIIa, sementara di eselon IVa ada penambahan 23 (dua puluh tiga ) jabatan. Dari data dan informasi di lapangan serta hasil kajian yang dilakukan dapat diberikan saran yang pada intinya adalah dalam penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah perlu didasarkan pada peraturan yang berlaku dan beban tugas masing- masing unit kerja. Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah dengan tujuan mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Selain itu dalam penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah prinsip profesionalisme harus lebih diutamakan daripada kepentingan politik.

The thesis with tittle “ORGANISATION STRUCTURING AND SETTING of REGION OFFICIAL” (Study of Implementation Government Regulation Number 8 Year 2003 in Klaten Regency) has a goal to describe organization structuring and setting of region official at Klaten Regency as the effect of caring out Government Regulation Number 8 Year 2003 about Guidance Of Setting Region Organization. The research used qualitative method with positivistic paradigm. The primary data was collected by in-depth interview with key informant, observation and supported with questionnaire. The secondary data was collected from documents, books, magazines and other data sources that relevant with problem research. Then, the data was analyzed interpretively, with giving a mean analyzing to the data and information. Presentation of result research was started with describing the existing condition of organization and setting region official which is in Klaten regency government, especially in Secretary Region, Official Region and Technical Institution Region. And described the concepts of organization structure has been studied by Autonomy Region Technical Team that refers to Government Regulation Number 8 Year 2003. Then, described the studied of organization structuring that refer to Government Regulation Number 8 Year 2003, workload of organization unit and the indicators that established in the research, such as organization goal, organization structuring and organization authority, and for setting region official is studied with using indicators such as job analyze, job description, job specification, job rule, job evaluation and official competence. Study was done by resulting one concept organization structuring of setting Klaten regency government, namely Secretary Region consist of three (3) Assistant, ten (10) Part and twenty (20) Subpart before three (3) Assistant, eight (8) Part and thirty (30) Subpart, Official Region consist of ten (10) Official before eight (8) Official and Technical Institution Region consist of five (5) Committee and four (4) Office before consisting four (4) Committee, and eleven (11) Office. While study of the setting of official structuring region is done resulting add four (4) positions in IIb echelon, and eight (8) positions in IIIa echelon, in IVa echelon is adding twenty three (23) positions. From data and information area and resulting study done giving the facility to cone in organization structur ing and setting official region, needing usage rule and based workload of each of organization unit. Organization structuring and setting official region was in order to make effective and efficient the prominent duty and the function of each of organization unit. Besides that, in organization structuring and setting official region must have a principal that professionalism more prominent than politic significant

Kata Kunci : Aparatur Pemerintah Daerah,Penataan Organisasi dan Pegawai,PP No8 Tahun 2003